26 Ribu Data BPJS PBI Lobar Masih Disisir Ulang, Penentuan Penerima Tunggu Hasil Groundcheck
Lombok Barat (NTBSatu) – Sebanyak 26 ribu data warga Lombok Barat (Lobar) yang diusulkan sebagai penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih dalam tahap verifikasi lapangan atau groundcheck. Proses ini menjadi penentu apakah masyarakat benar-benar layak menerima bantuan iuran kesehatan dari pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lombok Barat, Arif Suryawirawan, menjelaskan bahwa proses ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, hingga petugas puskesmas.
“Dari total 47 ribu data yang sempat dinonaktifkan, baru 26 ribu yang saat ini dalam proses groundcheck. Ini masih berjalan, dan kami dorong agar dipercepat,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 19 April 2026.
Menurutnya, groundcheck bukan sekadar pendataan biasa, melainkan proses krusial untuk memastikan validitas data penerima bantuan. Hasil dari verifikasi ini nantinya akan dikirim ke pemerintah pusat untuk diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Setelah kami data di lapangan, nanti BPS yang menentukan mereka masuk di desil berapa. Dari situ baru diputuskan oleh Kementerian Sosial, lalu disalurkan ke BPJS,” jelasnya.
Arif menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan akhir dalam menentukan penerima. Seluruh keputusan tetap berada di pemerintah pusat berdasarkan hasil pengolahan data.
Ia juga mengakui, proses ini membutuhkan waktu karena melibatkan validasi faktual di lapangan. Namun demikian, Pemkab Lobar menargetkan seluruh data dapat segera dirampungkan agar kepastian status peserta BPJS bisa segera diketahui.
“Kami berharap semua bisa selesai secepatnya, supaya jelas berapa yang diterima dan berapa yang tidak,” katanya.
Masyarakat Kooperatif Apabila Petugas Datang
Lebih jauh, Arif mengimbau masyarakat untuk kooperatif saat petugas melakukan groundcheck. Partisipasi aktif warga dinilai sangat penting agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan tepat sasaran.
“Jangan ditolak kalau ada petugas datang. Ini untuk memastikan bantuan tepat kepada yang berhak,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan aplikasi Cek Bansos jika ingin memberikan sanggahan terhadap data penerima yang dianggap tidak sesuai.
Proses ini menjadi langkah penting pemerintah untuk merapikan data bantuan sosial, sekaligus memastikan program BPJS PBI benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. (Zani)
