Mataram (NTBSatu) – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti kesiapan penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2026. Hal ini menyusul kasus jemaah Umrah asal NTB yang sempat terlantar akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Sekretaris Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari mengungkapkan, pihaknya telah menanyakan langsung persoalan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah NTB.
“Memang kemarin saat RDP dengan Kanwil Haji dan Umrah, kami menanyakan terkait kasus jemaah yang sempat terlantar itu,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 16 April 2026.
Menurutnya, dari penjelasan pihak Kanwil, travel yang memberangkatkan jemaah tersebut bukan berbasis di NTB, melainkan hanya memiliki cabang di daerah. Ia menilai, hal ini menjadi salah satu faktor lemahnya kontrol dan koordinasi di lapangan.
“Travel itu bukan terdaftar di Lombok, hanya cabangnya saja di sini. Kantor pusatnya ada di luar daerah,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD NTB menekankan pentingnya memastikan perlindungan jemaah ke depan, terutama menjelang musim Haji yang sudah semakin dekat. Ia menilai, penguatan koordinasi dan pengawasan menjadi hal krusial agar kejadian serupa tidak terulang.
“Yang kami tekankan adalah bagaimana pelaksanaan Haji ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya,” tegasnya.
Tanggapan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, Lalu Muhamad Amin memastikan, seluruh jemaah Umrah yang sempat tertahan telah berhasil dipulangkan. Total sebanyak 41 orang jemaah, termasuk 19 orang asal Lombok Barat, telah kembali ke daerah masing-masing sejak dua pekan lalu.
“Informasi terakhir, semua jemaah sudah pulang. Proses pemulangan sekitar dua minggu lalu,” ujarnya kepada NTBSatu melalui pesan WhatsApp, Kamis 16 April 2026.
Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi keamanan di Timur Tengah, Amin menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembatalan pemberangkatan Haji dari pemerintah Arab Saudi. “Selama ini pihak Arab Saudi tetap siap menerima jemaah sesuai jadwal. Belum ada pembatalan,” katanya.
Meski begitu, DPRD NTB menilai kasus jemaah Umrah terlantar harus menjadi bahan evaluasi serius. Terutama dalam aspek pengawasan travel, kesiapan sistem, serta mitigasi risiko di tengah dinamika geopolitik global.
Apalagi, dalam waktu dekat ratusan jemaah Haji asal NTB dijadwalkan mulai diberangkatkan. DPRD NTB berharap, seluruh pihak baik pemerintah daerah, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah, hingga penyelenggara perjalanan ibadah, dapat memperkuat koordinasi memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah.
‘“Ini momentum evaluasi bersama. Jangan sampai ada lagi jemaah yang terlantar, apalagi di tengah situasi global yang tidak menentu,” tutupnya.
