Mataram (NTBSatu) – Keterbatasan armada pengangkut sampah di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, mulai berdampak pada layanan kebersihan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan memicu penumpukan sampah di sejumlah lingkungan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu usulan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) 2027. Pemerintah kelurahan mendorong adanya penambahan sekaligus peremajaan armada roda tiga untuk mendukung operasional di lapangan.
Lurah Monjok Timur, Sumanto mengatakan, sebagian armada saat ini sudah tidak layak pakai. Kondisinya cukup memprihatinkan dan kerap menghambat proses pengangkutan sampah, terutama di kawasan permukiman padat.
“Memang ada armada yang kondisinya sudah kurang bagus, bahkan ada yang sering rusak. Ini yang membuat pengangkutan kadang tidak maksimal,” ujarnya, Senin, 13 April 2026.
Saat ini, dari enam lingkungan yang ada di Monjok Timur, baru dua yang memiliki armada roda tiga jenis Tossa. Sementara itu, empat lingkungan lainnya masih belum memiliki fasilitas tersebut. Akibatnya, pelayanan pengangkutan sampah belum merata dan masih bergantung pada sarana terbatas.
Kondisi ini cukup dirasakan oleh petugas kebersihan di lapangan. Mereka harus bekerja lebih ekstra untuk menjangkau titik-titik tertentu, apalagi di wilayah dengan akses jalan sempit yang tidak bisa kendaraan besar lalu.
Menurut Sumanto, keberadaan armada roda tiga sangat penting karena lebih fleksibel menjangkau gang-gang kecil. Tanpa dukungan armada yang memadai, proses pengangkutan sampah menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan penumpukan.
Ia menambahkan, seluruh usulan dalam MPBM merupakan hasil musyawarah masyarakat di tingkat lingkungan. Dari berbagai kebutuhan tersebut, pengadaan armada sampah menjadi salah satu prioritas karena menyangkut kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Pemerintah Kelurahan Monjok Timur berharap, usulan tersebut dapat terealisasi pada 2027 mendatang. Dengan adanya tambahan armada, layanan pengangkutan sampah diharapkan bisa berjalan lebih lancar, merata, dan mampu mengurangi risiko penumpukan sampah di wilayah permukiman warga.
“Ini memang kebutuhan yang cukup mendesak. Kami berharap bisa jadi perhatian pemerintah kota,” tambah Sumanto. (*)
