Sekda KSB: SiLPA Rp1,14 Triliun Bukan Gagal Belanja, Tapi Pendapatan yang Meledak
Sumbawa Barat (NTBSatu) — Angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun Anggaran 2025 yang menembus Rp1,14 Triliun menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, drh. Hairul, M.M., memberikan penjelasan teknis agar masyarakat dapat melihat kondisi keuangan daerah secara lebih bijak dan objektif.
Menurut Hairul, besarnya SiLPA tersebut seringkali disalahpahami sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam menyerap anggaran belanja. Namun, jika dibedah berdasarkan data realisasi APBD 2025, asumsi tersebut tidaklah tepat. Ia menegaskan bahwa serapan belanja pemerintah daerah sebenarnya sudah berada pada level yang sangat optimal.
“Dalam melihat SiLPA ini kita mesti secara bijak. Kalau SiLPA hanya berasal dari selisih belanja, dengan realisasi APBD 2025 yang mencapai 92,09 persen, maka SiLPA tidak akan sebesar itu. Angka serapan belanja yang di atas 90 persen menunjukkan bahwa program kerja hampir seluruhnya tereksekusi,” ujaranya kepada NTBSatu, Minggu, 5 April 2026.
Lebih lanjut, ia memaparkan faktor utama yang membuat angka SiLPA membengkak hingga triliunan rupiah adalah performa pendapatan daerah yang luar biasa. Realisasi pendapatan KSB pada tahun 2025 mencapai 150,48 persen dari target yang telah ditetapkan. Artinya, terjadi pelampauan pendapatan sebesar 50,48 persen atau hampir setengah dari target awal.
Rincian SiLPa KSB
Secara rinci, Hairul menjelaskan bahwa sumber SiLPA Rp1,14 Triliun ini berasal dari dua komponen utama. Pertama, berasal dari pelampauan pendapatan sebesar 50,48 persen dari target pendapatan 2025. Kedua, berasal dari selisih belanja atau efisiensi anggaran yang hanya sebesar 7,91 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2025.
Lonjakan pendapatan yang tidak terduga ini menjadi berkah bagi kapasitas fiskal daerah. Pemerintah memastikan bahwa dana tersebut tidak akan dibiarkan mengendap tanpa arah. Melainkan akan dialokasikan kembali secara strategis pada tahun anggaran berikutnya untuk kepentingan masyarakat luas.
Hairul juga menegaskan bahwa arah penggunaan dana SiLPA tersebut sudah sangat jelas dan terukur. “Keberadaan SiLPA dimaksud tentu akan dialokasikan untuk program-program prioritas pada tahun berikutnya, dalam rangka pencapaian visi misi daerah. Di antaranya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.
Fokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi poin krusial, di mana sisa anggaran ini akan diputar kembali untuk menggerakkan sektor-sektor riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga momentum positif ini agar pelampauan pendapatan di tahun 2025 dapat bertransformasi menjadi pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan penjelasan ini, Hairul berharap publik dapat memahami bahwa SiLPA Rp1,14 Triliun di Sumbawa Barat merupakan kombinasi antara manajemen belanja yang efisien dan keberhasilan daerah dalam memaksimalkan potensi pendapatan. Melalui perencanaan yang matang, dana tersebut akan menjadi modal besar bagi KSB untuk menuntaskan visi dan misi daerah di periode mendatang. (Andini)
