Standar Sanitasi Buruk, Operasional 29 Dapur MBG di Lombok Barat Dihentikan Sementara
Lombok Barat (NTBSatu) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Barat mendadak tersendat. Sebanyak 29 dapur terpaksa dihentikan sementara operasionalnya.
Selain di Lombok Barat, ada sekitar 273 dapur lain yang turut ditutup di seluruh Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap standar sanitasi dan pengelolaan limbah.
Penghentian tersebut tertuang dalam surat resmi Badan Gizi Nasional (BGN) bernomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026. Dalam surat itu menjelaskan, dapur-dapur yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memenuhi persyaratan penting, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Tak hanya itu, BGN juga menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi hingga keamanan pangan yang disajikan kepada masyarakat. Karena itu, langkah penghentian sementara dianggap perlu sebagai bentuk pengawasan sekaligus peringatan tegas.
Kepala Satgas MBG Kabupaten Lombok Barat, Saeful Ahkam menyambut keputusan tersebut sebagai langkah pembenahan. Ia menilai, penghentian sementara justru menjadi momentum bagi pengelola dapur untuk berbenah.
“Saya bersyukur saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu dihentikan secara sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sampai mereka memperbaiki (diri),” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Ahkam mengungkapkan, persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam enam bulan terakhir, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah beberapa kali melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap dapur-dapur tersebut. Namun, sejumlah catatan yang diberikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pengelola.
“Padahal sudah enam bulan ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turun untuk mengecek dan mengevaluasi. Tetapi memang kurang ditanggapi,” jelasnya.
Data Penerima Manfaatkan Terdampak
Lebih lanjut, ia menegaskan, dapur-dapur tersebut baru bisa kembali beroperasi setelah seluruh persyaratan dipenuhi, termasuk perbaikan sistem pengelolaan limbah dan pemenuhan standar kebersihan. “Sampai mereka (SPPG) memperbaiki catatan-catatan dari koordinator wilayah dan BGN,” tambahnya.
Sementara itu, dampak penghentian ini terhadap penerima manfaat masih dalam tahap pendataan. Pemerintah daerah juga tengah mengkaji kemungkinan distribusi layanan melalui dapur lain, agar program MBG tetap berjalan. “Menunggu skema koordinasi dengan korwil,” kata Ahkam.
BGN sendiri memberikan kesempatan kepada pengelola dapur untuk segera melakukan perbaikan. Dalam suratnya menyebutkan, status penghentian dapat dicabut setelah seluruh dokumen pendukung dan bukti perbaikan diverifikasi.
Situasi ini menjadi peringatan program sosial berskala besar seperti MBG tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut standar kualitas dan keamanan yang tidak bisa ditawar. (Zani)
