Mataram (NTBSatu) – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya, untuk terus memperbaiki layanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). BGN menyerap masukan dari berbagai daerah. termasuk di NTB sebagai langkah perbaikan ke depannya.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa mengatakan, pihaknya secara aktif mengumpulkan informasi dari berbagai pihak di daerah. Mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil) BGN setempat, Koordinator Kabupaten (Korkab), hingga Koordinator Kecamatan (Korcam) program MBG.
“Semua informasi dari daerah kita serap, baik dari wartawan maupun dari teman-teman Korwil, Korkab sampai Korcam. Dari situ kita bisa melihat apa saja yang perlu diperbaiki,” ujarnya, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk membenahi pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
“BGN berkomitmen terus membenahi pelayanan program MBG. Informasi dari lapangan sangat penting agar pelaksanaan program ini bisa berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” kata Dian.
Dalam kesempatan tersebut, Dian juga menegaskan, BGN berupaya memastikan program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat. Tetapi juga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu kebijakan yang BGN terapkan adalah mewajibkan setiap dapur MBG melibatkan minimal 15 pemasok bahan pangan. “Tidak boleh ada dominasi atau monopoli dari satu supplier,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan ini untuk mencegah praktik monopoli dalam rantai pasok. Sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, koperasi, dan UMKM untuk terlibat dalam program tersebut.
BGN juga mendorong kelompok usaha kecil, termasuk pelaku UMKM yang ibu-ibu rumah tangga kelola agar dapat menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur MBG.
“Kita ingin menggerakkan ekonomi lokal di sekitar dapur. Karena itu harus berhubungan dengan koperasi, pengusaha kecil, termasuk UMKM,” tambahnya.
Prioritaskan Yayasan Pendidikan Jadi Mitra
Selain itu, Dian menyampaikan, pemerintah juga memprioritaskan yayasan pendidikan untuk menjadi mitra atau pengelola dapur MBG. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, agar manfaat ekonomi dari program tersebut turut mendukung sektor pendidikan.
“Pak Prabowo melihat kalau mitranya hanya PT atau CV, yang menikmati keuntungan hanya perusahaan saja. Padahal kita ingin program ini juga memberi dampak sosial yang lebih luas,” ungkapnya.
Dengan melibatkan yayasan pendidikan, lanjutnya, keuntungan dari pengelolaan dapur MBG diharapkan dapat membantu memperkuat keberlanjutan operasional lembaga pendidikan yang mereka kelola.
Meski demikian, BGN tetap melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dapur MBG agar tidak terjadi praktik penguasaan rantai pasok oleh pihak tertentu.
“Kita pantau dan awasi. Jangan sampai mitra juga jadi yayasan, lalu juga jadi supplier. Kalau tidak dipagari, bisa menambah kekayaannya sendiri,” tegasnya.
Tidak Mengurangi Anggaran Pendidikan
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II, Muazzim Akbar memastikan, anggaran program MBG tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang telah diamanatkan Undang-Undang.
Menurut Muazzim, pemerintah tetap menjaga komitmen anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Anggaran program Makan Bergizi Gratis ini tidak memotong anggaran pendidikan. Amanat Undang-Undang tetap dijalankan, yaitu minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan,” ujarnya.
Politisi PAN ini juga menegaskan, program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Terutama anak-anak sebagai generasi bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia generasi emas tahun 2045.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Program ini justru menjadi investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tanpa mengurangi anggaran pendidikan yang sudah ada,” tambah Muazzim. (*)
