Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan, ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah tersebut yang bekerja di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman, di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan yang mengkhawatirkan.
“Sampai hari ini belum ada informasi yang kami terima terkait kondisi darurat. PMI asal Kota Mataram di Timur Tengah semuanya masih aman,” ujarnya, Senin, 2 Maret 2026.
Miftah mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
“Kami selalu berkoordinasi dengan provinsi dan BP3MI. Kalau ada hal yang sifatnya mendesak, pasti langsung disampaikan ke kami,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, sebanyak 238 PMI tersebar di empat negara. Sebanyak 199 orang bekerja di Arab Saudi, 33 orang di Uni Emirat Arab, empat orang di Kuwait, dan dua orang di Bahrain.
“Mayoritas memang di Arab Saudi. Karena itu kami juga memantau perkembangan dan imbauan dari KBRI Riyadh,” jelas Miftah.
Imbau Seluruh WNI Tingkatkan Kewaspadaan
Ia menyebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan kepada seluruh WNI, termasuk PMI. “Mereka diminta tetap tenang dan tidak panik, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi di sekitar domisili masing-masing,” terangnya.
Selain itu, meminta PMI terus memantau informasi dari sumber resmi. “Ikuti arahan otoritas Pemerintah Arab Saudi dan pantau informasi dari KBRI. Jangan mudah terpancing kabar yang belum jelas kebenarannya,” katanya.
KBRI juga mengimbau PMI menunda perjalanan yang tidak mendesak serta menyiapkan dokumen penting. “Paspor dan dokumen lainnya harus dipastikan siap. Nomor darurat KBRI juga sudah disediakan dan bisa dihubungi jika ada kondisi genting,” tambahnya.
Terkait pengiriman PMI baru, Miftah memastikan belum ada instruksi penghentian dari Pemerintah Pusat. “Belum ada arahan untuk menghentikan penempatan PMI ke Timur Tengah. Untuk sementara kita masih menunggu perkembangan situasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Martha Yuli menjelaskan, kewenangan kabupaten/kota terbatas hingga tahap seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
“Kewenangan kami sampai pada proses seleksi CPMI. Setelah mereka resmi tercatat sebagai PMI dan berangkat, pengawasannya ada di kementerian dan BP3MI provinsi,” ujar Martha Yuli.
Ia menambahkan, pihaknya akan meneruskan setiap perkembangan informasi secara berjenjang. “Kalau ada rilis resmi atau kebijakan baru, pasti akan disampaikan ke kami dari provinsi maupun kementerian,” katanya.
Terkait kemungkinan pemulangan PMI apabila situasi memburuk, Martha menegaskan prosesnya tidak bisa secara tiba-tiba. “Pemulangan itu ada mekanismenya. Harus lapor ke kedutaan, lalu koordinasi dengan agen dan perusahaan tempat bekerja,” jelasnya.
“Kalau ada yang pulang secara personal, itu biasanya sudah berkoordinasi dengan perusahaan. Tidak bisa serta merta langsung pulang tanpa prosedur yang jelas,” sambungnya.
Pemkot Mataram, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah. “Keselamatan PMI asal Kota Mataram tetap menjadi prioritas. Kami berharap kondisi segera kondusif dan seluruh PMI tetap dalam keadaan aman,” tegasnya. (*)
