Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Iran menunjuk, Ayatollah Alireza Arafi sebagai Pemimpin Tertinggi sementara. Penunjukkan ini setelah wafatnya Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran, Sabtu, 28 Februari 2026.
Penunjukan tersebut guna menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi hingga pemimpin tertinggi definitif terpilih.
Berdasarkan konstitusi Iran, kewenangan memilih Pemimpin Tertinggi berada di tangan Majelis Pakar. Lembaga yang beranggotakan sekitar 90 ulama senior dan dipilih setiap delapan tahun.
Dalam periode transisi ini, Arafi masuk dalam Dewan Kepemimpinan sementara bersama Presiden, Masoud Pezeshkian dan Ketua Mahkamah Agung, Gholamhossein Mohseni Ejei.
Dewan tersebut bertugas menjalankan fungsi dan kewenangan Pemimpin Tertinggi hingga Majelis Pakar menetapkan pengganti tetap.
Profil Ayatollah Arafi
Ayatollah Arafi lahir pada 1959 di Meybod, Provinsi Yazd, dan berasal dari keluarga ulama. Ia menempuh pendidikan keagamaan di Qom, pusat pendidikan Islam Syiah di Iran, hingga mencapai tingkat Mujtahid yang memberinya otoritas untuk mengeluarkan fatwa secara independen.
Pengaruh Arafi banyak dibangun melalui jalur kelembagaan ketimbang politik elektoral. Pada 2009–2018, ia menjabat sebagai pimpinan Universitas Internasional Al-Mustafa, lembaga pendidikan yang menyiapkan ulama dari Iran dan berbagai negara.
Dalam salah satu pernyataannya, Arafi menyebut, jaringan institusi tersebut memiliki misi global dalam penyebaran ajaran Syiah. Sebuah klaim yang menuai sorotan sekaligus menegaskan perannya dalam diplomasi keagamaan Iran.
Semasa hidupnya, Khamenei secara bertahap menempatkan Arafi di sejumlah posisi strategis. Ia pernah menjadi imam salat Jumat di Meybod dan Qom, sebelum ebagai anggota Dewan Penjaga pada 2019.
Seorang analis politik Iran yang dikutip media lokal menilai, penunjukan-penunjukan tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap loyalitas ideologis serta kapasitas administratif Arafi.
Dalam perjalanan politiknya, Arafi sempat gagal meraih kursi Majelis Pakar pada pemilu 2016 di Teheran, namun kemudian masuk melalui pemilihan 2021.
Pada pemilu Maret 2024, ia menjadi peraih suara terbanyak di Teheran dan terpilih sebagai wakil ketua kedua Majelis Pakar, memperkuat posisinya dalam proses suksesi kepemimpinan nasional.
Arafi juga memiliki sikap keras terhadap Amerika Serikat. Dalam sebuah pidato tahun lalu, ia menyebut negara tersebut sebagai “pusat pelanggaran hak asasi manusia” dan menegaskan, tekanan terhadap program militer Iran tidak akan berhasil.
Saat ini Iran memasuki masa berkabung nasional selama 40 hari. Perhatian publik domestik maupun komunitas internasional tertuju pada langkah Majelis Pakar dalam menentukan Pemimpin Tertinggi Iran yang baru. Untuk sementara, Ayatollah Alireza Arafi berada di pusat salah satu transisi politik paling penting dalam sejarah modern Iran. (*)
