Pendapatan Rp294,83 Miliar, Belanja Rp2,5 Triliun Warnai APBN NTB Januari 2026
Mataram (NTBSatu) – Realisasi APBN di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 31 Januari 2026 mencatat, pendapatan negara sebesar Rp294,83 miliar atau 5,27 persen dari target.
Secara umum, realisasi Januari 2026 menunjukkan ritme belanja yang lebih cepat di awal tahun, sementara pendapatan masih bergerak bertahap mengikuti siklus penerimaan. Pada periode yang sama, belanja negara telah terealisasi Rp2.512,02 miliar atau 11,16 persen dari pagu.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan, realisasi awal tahun menunjukkan pelaksanaan anggaran mulai berjalan.
“Belanja negara sudah terealisasi lebih dari 11 persen di bulan pertama. Ini menunjukkan eksekusi anggaran di daerah berjalan dan mulai mendorong aktivitas ekonomi,” ujarnya, Kamis, 26 Februari 2026.
Pajak dan PNBP
Dari total pendapatan Rp294,83 miliar, penerimaan pajak menyumbang Rp151,90 miliar. Pajak Penghasilan (PPh) tercatat Rp63,04 miliar, sementara PPN dan PPnBM Rp47,73 miliar. Pajak lainnya berkontribusi Rp41,12 miliar.
Secara tahunan, PPh terkontraksi 62,17 persen dan PPN turun 39,26 persen. Penurunan ini akibat kebijakan pemusatan wajib pajak cabang ke pusat, serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak.
Pada sisi lain, Ratih menjelaskan, Pajak Bumi dan Bangunan tumbuh 170,9 persen dan pajak lainnya meningkat 801,9 persen seiring kenaikan setoran pajak deposit. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp47,77 miliar atau 4,93 persen dari target.
Bea keluar tumbuh 146,13 persen didorong relaksasi ekspor konsentrat tembaga, sedangkan cukai naik 13,9 persen mengikuti pertumbuhan hasil tembakau. Bea masuk minus 42,86 persen akibat penurunan impor bahan baku, barang penolong, dan barang modal.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp95,16 miliar atau 13,11 persen dari target. Pendapatan BLU tumbuh signifikan 2.543,91 persen, terutama dari peningkatan jasa layanan pendidikan.
“PNBP lainnya juga naik 16,63 persen, karena ada denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran sebelumnya,” ujarnya.
Belanja dan Transfer ke Daerah
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp326,62 miliar atau 4,21 persen dari pagu. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk sektor pendidikan Rp68,71 miliar, sektor ekonomi Rp42,72 miliar, sektor agama Rp22,49 miliar, dan sektor kesehatan Rp11,60 miliar.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp2.185,40 miliar atau 14,81 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan Rp27,19 miliar. DAK nonfisik mencapai Rp648,59 miliar, dengan Rp119,48 miliar di antaranya untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Ratih menekankan, pihaknya akan terus mengawal kualitas penyaluran anggaran. “Kami memastikan penyaluran TKD dan belanja kementerian, lembaga di daerah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya. (*)
