Satu tahun kepemimpinan bukan waktu yang panjang, namun cukup untuk membaca arah. Tepat pada Jumat, 20 Februari 2026, genap satu tahun sudah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat. Masyarakat lebih mengenal pasangan pemimpin tersebut dengan sebutan LazAdha atau Lalu Ahmad Zaini dan Wakilnya Nurul Adha. Bagaimana kiprahnya satu tahun memimpin Bumi Patut Patuh Patju?
———————
Visi misi dalam kampanye LazAdha mulai diuji realitas. Dari penataan pusat kota hingga pelayanan publik, dari ruang terbuka hingga investasi. Publik kini bertanya, sejauh mana lima program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat benar-benar berjalan melalui mesin birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Momentum satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, refleksinya diadakan di Pendopo Bupati, Jumat, 20 Februari 2026.
NTBSatu merangkum 5 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat yang tertuang dalam visi dan misi, beserta catatan evaluasi kinerja yang perlu atensi.
Penataan Kota Gerung, Ekonomi dari Ruang Publik
Penataan Kota Gerung menjadi program prioritas pertama yang langsung terlihat dampaknya. Salah satu intervensi yang menonjol adalah pelaksanaan Car Free Night yang digagas sebagai ruang interaksi sosial sekaligus pengungkit ekonomi rakyat.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Lombok Barat, Agus Gunawan, Car Free Night bukan sekadar agenda hiburan, melainkan strategi ekonomi.
Aktivitas ini membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk berjualan secara rutin, menciptakan perputaran uang baru, dan memperluas akses pasar bagi pedagang kecil.
“UMKM yang terdata secara resmi ada 275, belum termasuk yang datang secara mandiri karena ramainya pengunjung. Kalau dihitung, bisa lebih dari 400 pelaku UMKM yang terlibat,” ujar Agus kepada NTBSatu Jumat, 6 Februari 2026.
Data BPS Lombok Barat menunjukkan, sejak Car Free Night digelar secara konsisten, jumlah pedagang yang terlibat meningkat, begitu pula transaksi ekonomi di sekitar pusat kota.
Pemerintah daerah bahkan menyebut, program ini berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan melalui penciptaan aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan.
“Antusiasme masyarakat membuat CFN berkembang pesat dalam waktu singkat, lebih cepat dari Car Free Day (CFD) Mataram. CFN mampu menurunkan angka kemiskinan Lobar sekitar 0,75 persen atau 4.000 jiwa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga tiga persen lebih,” tambah Agus.
Di sisi lain, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyebutkan, fokus pembangunan Kota Gerung ini didasarkan pada keprihatinan mendalam akan kondisi Gerung ketika dia baru pertama kali menjabat.
“Dulu ketika saya baru pertama kali di sini, saya coba lihat-lihat sambil jalan-jalan di jalan yang depan ini. Saya lihat sepi sekali. Saya duduk, termenung, dan merenung secara mendalam, lalu berkata: ini harus segera diubah.” ujar LAZ di berbagai kesempatan saat bertemu dengan NTBSatu.
Kawasan Senggigi sebagai Mesin Pertumbuhan
Program Penataan Kawasan Wisata Senggigi menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menjadikan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah.
Kawasan pesisir yang selama ini menjadi wajah pariwisata Lobar terus dibenahi, mulai dari infrastruktur dasar hingga penataan aktivitas wisata. Pemerintah menegaskan, pembenahan ini tidak bersifat kosmetik, melainkan menyentuh langsung kebutuhan wisatawan dan pelaku usaha lokal di kawasan Senggigi.
Salah satu capaian yang disorot oleh LAZ dalam refleksi Satu Tahun Kepemimpinannya adalah penyelesaian Dermaga Senggigi, yang kini mampu menampung lebih banyak kapal wisata.
“Dermaga Senggigi, kami sudah menyelesaikan dermaga ini, kalau sebelumnya cuma dua kapal, sekarang sudah lebih banyak,” demikian keterangan LAZ.
Selain dermaga, penataan juga dilakukan pada fasilitas penunjang lain, seperti jogging track, penertiban pedagang kaki lima, hingga rencana pembentukan tim kebersihan kawasan. Pemerintah juga mencatat, telah terpasang 688 titik lampu jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan kawasan wisata.
Penataan Senggigi juga tidak dilepaskan dari pengembangan kawasan lain di Lombok Barat. Program ini diintegrasikan dengan rencana pengembangan Sekotong sebagai episentrum pariwisata baru.
Pemerintah daerah menargetkan Sekotong sebagai pusat pariwisata baru, dengan penguatan aksesibilitas, promosi destinasi, dan keterlibatan masyarakat lokal.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, arah pembangunan pariwisata Lombok Barat saat ini semakin terfokus ke Sekotong.
“Masa depan pariwisata Lombok Barat itu ada di Sekotong. Sekotong itu lebih cantik dan indah, tinggal bagaimana kita menyiapkan akses agar gili-gilinya bisa seramai Gili Trawangan,” ujar Agus kepada NTBSatu, Jumat, 6 Februari 2026.
Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya kunjungan wisata, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta terbukanya peluang investasi sektor pariwisata.
Agus menambahkan, kawasan Gili Asahan dan sekitarnya dinilai sebagai salah satu spot surfing terbaik di dunia. “Ini bukan klaim kami, tapi berdasarkan penilaian para expert surfing. Karena itu, kami sedang merancang event surfing internasional yang direncanakan berlangsung sekitar September,” katanya.
Senggigi dan Sekotong kini diposisikan sebagai etalase pariwisata Lombok Barat di mata nasional dan internasional.
Bundaran Giri Menang, Simbol ke Harapan
Bundaran Giri Menang bukan sekadar simpang lalu lintas. Dalam satu tahun terakhir, kawasan ini menjadi simbol perubahan wajah ibu kota kabupaten.
Melalui penataan kawasan dan penataan aktivitas ekonomi, Bundaran Giri Menang bertransformasi menjadi ruang hidup baru. Pedagang kecil kembali menggeliat, ruang publik semakin ramah, dan aktivitas sosial tumbuh secara organik.
Sejumlah warga menyebut, perubahan di kawasan ini membuka harapan baru bagi ekonomi keluarga. Penataan tidak hanya berorientasi estetika, tetapi juga keberpihakan pada masyarakat kecil yang menggantungkan hidup di ruang publik.
Salah satu saksi hidup perubahan itu bernama Inak Siti, pedagang kecil di bundaran Giri Menang tersebut. Inak Siti bersaksi, perubahan sangatlah dirasakan sejak Bupati dan Wakil Bupati ini naik.
“Sekarang ramai. Pembeli ada. Lingkungannya bersih. Kami juga sering disapa,” tuturnya pelan kepada NTBSatu, Selasa, 20 Januari 2026.
“Bupati yang sekarang ini memang sering turun langsung melihat kita yang kecil-kecil ini.” pujinya pada LAZ. Rasa syukur itu ia sampaikan tanpa ragu. Bahkan, ketika bicara soal masa depan politik daerah.
“Kalau misalnya beliau mencalonkan diri lagi, saya yakin banyak masyarakat yang bakal pilih dia. Tidak perlu pakai uang segala macam. Orang sudah lihat sendiri kerjanya,” ujar Inak Siti mantap.
Pada sisi lain, Bupati Lalu Ahmad Zaini menegaskan, penataan Taman Kota dan Bundaran Giri Menang diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi Lombok Barat ke depannya. Bahkan, LAZ optimis, infrastruktur ini akan ramai di masa depan dan membuat Gerung menjadi lebih hidup.
“Saya ingin Lombok Barat menjadi pusat kesenian di NTB, sehingga turis- turis berdatangan ke Lombok Barat nantinya, paling tidak menyamai Bali, yang akan menghidupkan budaya- budaya lokal kita,” ujar LAZ dalam sambutannya di Acara Refleksi Satu Tahun Kepemimpinannya.
Alun-alun sebagai Ruang Publik Inklusif
Perencanaan dan pembangunan alun-alun kantor bupati menjadi bukti konkret komitmen pemerintah daerah menghadirkan ruang publik modern dan inklusif.
Dengan anggaran sekitar Rp9 miliar, kawasan ini dirancang tidak hanya sebagai ruang seremonial, tetapi juga pusat aktivitas masyarakat.
Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi menjelaskan, pengembangan alun-alun dirancang sebagai ruang terbuka inklusif yang ramah bagi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lansia.
Kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial, olahraga, dan aktivitas publik.
“Konsep alun-alun ini kita desain sebagai ruang terbuka yang inklusif, ramah anak dan ramah lansia. Masyarakat bisa berinteraksi, berolahraga, dan memanfaatkan ruang publik ini secara maksimal,” ujar Ratnawi kepada NTBSatu, Selasa, 10 Februari 2026.
Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung kegiatan edukasi dan literasi masyarakat yang memanfaatkan ruang publik tersebut. “Pak Bupati menginstruksikan agar disiapkan WiFi gratis, sehingga masyarakat tidak hanya beraktivitas fisik, tetapi juga bisa memanfaatkan alun-alun untuk kegiatan edukatif,” jelas Ratnawi.
Bupati LAZ menegaskan, pembangunan alun- alun ini bertujuan untuk menjadikan ruang perkantoran menjadi ruang publik. Sehingga, tidak ada lagi kesan kantor pemerintah yang formal dan kaku. LAZ juga berjanji akan memperpanjang jalur dua di depan alun- alun sampai di depan masjid raya Baitul Atiq nantinya.
“Kota Gerung dan depan alun- alun ini haruslah menjadi hidup dan ramai. Ini harapan yang kami idamkan dan ingin kami realisasikan. Insyaallah, kami targetkan penyelesaiannya sebelum HUT Kabupaten Lobar besok, itu mimpi kami,” tegas LAZ dalam sambutannya.
Penuhi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Program kelima menjadi fondasi utama pembangunan, yakni infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung ekonomi. Di sektor pelayanan publik, pembangunan Mal Pelayanan Publik menjadi terobosan penting.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat, Heri Ramadhan menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan Mal Pelayanan Publik dengan konsep yang lebih nyaman dan ramah.
“Kami ingin masyarakat merasa nyaman, tidak takut datang. Suasananya kami buat seperti mal, bukan kantor yang kaku,” tegas Heri pada Jumat, 30 Januari 2026.
Di dalam Mal Pelayanan Publik, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan, seperti layanan kependudukan, perbankan, perizinan usaha, dan sebagainya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lobar, Fathurrahman menyebutkan, pelayanan Dukcapil bahkan akan turun ke desa untuk menjangkau masyarakat lebih luas, serta menghilangkan praktik calo.
“Kami turun langsung ke desa. Selain menekan calo, masyarakat jadi lebih dekat dengan layanan, dan setiap peristiwa penting seperti kelahiran atau kematian bisa langsung kami catat,” ujar Fathurrahman, Rabu, 11 Februari 2026.
Investasi dan PAD Meningkat
Dari segi investasi, Kepala DPMPTSP, Heri Ramadhan juga menjelaskan, realisasi investasi Lombok Barat pada 2025 tercatat menembus Rp1,36 triliun, menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha daerah.
Heri menyampaikan, sepanjang 2025 realisasi investasi mencapai 114 persen dari target yang ditetapkan. Dari target awal sebesar Rp1,19 triliun, realisasi investasi justru menembus angka lebih dari Rp1,36 triliun.
“Capaian ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap Lombok Barat cukup tinggi. Ini hasil dari kerja bersama dan perbaikan iklim investasi,” ujar Heri.
Tidak heran, LAZ menyebutkan dalam presentasinya di Acara Refleksi Satu Tahun Kepemimpinannya, bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) Lombok Barat tembus sampai 102 persen.
“Alhamdulillah pada tahun 2025, untuk pertama kali dalam sejarah, PAD Lombok Barat mencapai 102 persen. Tentu ini adalah kerja bersama. Tentu, kekompakan kita bersama harus ditingkatkan di tahun- tahun selanjut karena tantangan kita tentu akan lebih besar,” ujar LAZ.
Rp1 Miliar Satu Desa
PAD yang tinggi, sangat menunjang salah satu program unggulan yang selalu dielukkan oleh LAZ. Program unggulan tersebut adalah program Rp1 Miliar satu Desa diklaim akan mulai pada awal 2026 ini. Pasca jajak pendapat dan usulan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Seluruh usulan program dari desa sudah kami rampungkan, dan sudah dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk ditindaklanjuti. Begitupun dengan program dari provinsi, akan kami sinergikan sehingga tidak tumpang tindih,” ujar LAZ dalam Acara Refleksinya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Sekda Lobar, Akhmad Saikhu dan Kepala Bappeda Lobar, Deny Arif Nugroho menyebutkan, program Rp1 Miliar per Desa masih dalam tahap penyesuaian di sembilan desa, pada Kamis, 5 Februari 2026 yang lalu. Mereka mengakui perlunya sinkronisasi regulasi dan kesiapan desa agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Sisa sembilan desa ini sedang kami konsolidasikan bersama OPD agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Deny.
“Tidak semua desa kebutuhannya sama. Ada desa yang membutuhkan infrastruktur besar seperti jembatan, ada yang fokus pada jalan atau kebutuhan lain. Jadi wajar jika nominalnya berbeda,” ujar Akhmad Saikhu.
Beragam Indikator Meningkat
Berbagai upaya pembangunan melalui desa tersebut pada akhirnya juga berdampak pada berbagai indikator. Di antaranya, peningkatan Usia Harapan Hidup, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka stunting, rata- rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pembangunan fasilitas kesehatan, transportasi dan pendidikan.
Berkaitan dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, Lalu Najamuddin menjelaskan, saat ini rata-rata lama sekolah di Lombok Barat masih berada di angka 7,15 tahun, atau setara kelas 2 SMP bagi penduduk usia di atas 25 tahun. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) sudah mencapai 14,24 tahun, setara jenjang D2.
“Harapan lama sekolah kita sudah bagus, peringkat ketiga. Artinya anak-anak Lombok Barat punya peluang sampai D2. Tapi rata-rata lama sekolah masih di posisi delapan. Ini yang harus kita kejar,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 12 Februari 2026.
Lebih lanjut, infrastruktur dasar lain yang juga ditonjolkan LazAdha adalah perbaikan 784 kilometer ruas jalan, meski masih menyisakan sekitar 272 kilometer yang belum tertangani dan akan dilanjutkan secara bertahap.
Selain jalan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga mulai menjangkau wilayah yang selama ini terpinggirkan, salah satunya di Gili Gede.
“Setelah sekian lama, Gili Gede akhirnya bisa kita selesaikan pembangunannya. Ini bentuk komitmen kami agar masyarakat di wilayah terpencil juga merasakan layanan dasar yang layak,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat rehabilitasi 579 unit rumah warga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi Legislator
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Abubakar Abdullah menilai, capaian Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat patut diapresiasi karena berbasis data.
“Kita bicara dengan data. IPM Lombok Barat menunjukkan angka yang menggembirakan, stunting turun, dan pendapatan asli daerah meningkat. Ini menandakan fondasi pembangunan berkelanjutan mulai diletakkan, terutama dari aspek pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya ketika diwawancarai, Jumat, 20 Februari 2026.
Menurutnya, konsistensi dan komitmen kepala daerah juga terlihat dari pembangunan infrastruktur pendukung dan transformasi ekonomi.
“Hari ini kita bisa melihat langsung bagaimana Kota Gerung ditata, aktivitas ekonomi tumbuh, infrastruktur pariwisata di Senggigi semakin nyata, hingga akses air bersih di Gili Gede yang puluhan tahun tak tersentuh akhirnya terwujud,” kata Abubakar.
Ia menegaskan, capaian-capaian tersebut bukan klaim, melainkan fakta yang bisa dilihat di lapangan.
Catatan dari Desa
Dari tingkat desa, LAZ mendapat satu catatan kritis. Kepala Desa Taman Ayu, Tajudin menyebut, LazAdha memang bisa dianggap cukup baik karena perubahan sudah mulai muncul, mulai dari ekonomi, kelihatan kota, dan lain-lain. Namun, menurut Tajudin, pelaksanaan salah satu program unggulan LazAdha yakni Rp1 Miliar per Desa masih terkendala di teknis dan OPD.
“Ada satu yang kurang, terutama penafsiran program sejahtera dari desa oleh OPD. Menurut saya, kerja OPD masih sering tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bupati Lombok Barat.Meskipun Bupati selalu minta kerja berdasarkan data dan pengawasan terhadap kinerja OPD, sayangnya, pada prakteknya masih kurang di teknis OPD,” kritik Tajudin.
Sementara Kades Midang, Samsudin menilai, kemajuan yang dicapai dalam waktu satu tahun tergolong cepat. “Dengan waktu yang relatif singkat, kemajuan di berbagai bidang sudah sangat nampak. Kekompakan bupati dan wakilnya patut dicontoh, ide dan gagasannya energik, dan lobi ke pusat berjalan optimal,” ujarnya.
Dari rangkaian catatan dan ulasan tersebut, kinerja LazAdha menunjukkan hasil. Namun demikian, lima program prioritas ini belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah capaian layak diapresiasi, sementara tantangan pemerataan dan keberlanjutan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Tahun-tahun berikutnya akan menjadi penentu, apakah fondasi yang sudah dibangun mampu berkembang menjadi perubahan struktural jangka panjang bagi Lombok Barat, atau berhenti sebagai catatan progres di awal masa jabatan, sebagai capaian jangka pendek. (Zani)
