Mataram (NTBSatu) – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Bank NTB Syariah, membangun kerja sama dalam mendukung Program Makan Bergizi di NTB.
Kepala Regional Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTB, Eko Prasetyo mengatakan, kerja sama ini sudah pada tahap penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. “MoU sudah ditandatangani di Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Eko, Jumat, 14 Februari 2026.
Eko mengaku, dirinya belum mengetahui secara jelas bentuk kerja sama antara dua Lembaga tersebut. Namun informasi awal yang ia dapatkan, posisi Bank NTB Syariah dalam kerja sama ini sebagai mitra keuangan utama. Berfungsi menyediakan pembiayaan, memperkuat modal usaha (UMKM) pemasok.
“Tapi isi MoU saya belum baca juga. Kita belum update. Tapi, paling penguatan modal lah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Bank NTB Syariah tidak terlibat dalam penyediaan dapur MBG. “Tidak, mereka tidak di situ (penyedia dapur),” katanya.
Sebagai informasi, total SPPG di NTB sebanyak 706 dapur. Sebanyak 592 aktif melayani dan 114 belum aktif melayani. Serta, 21 unit daput diberhentikan sementara.
Sebelumnya, ratusan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau setara 70 persen dari ratusan dapur yang sudah aktif di Provinsi NTB, belum memenuhi standar. Akibatnya, mendapat surat peringatan (SP) I dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Catata Satgas MBG Provinsi NTB, hingga awal Februari 2026, tercatat sekitar 670 SPPG aktif di NTB. Dengan klasifikasi sebagai berikut: sebanyak 660 SPPG merupakan mitra dengan masyarakat, yayasan, dan UMKM. Kemudian, 5 SPPG Pondok Pesantren. 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.
Dari ratusan SPPG itu, yang paling banyak menjadi persoalan adalah pada aspek infrastruktur sekitar 238 unit, manajemen organisasi 72 unit, administrasi 115 unit. Kemudian masalah SDM dan mutu gizi. (*)
