Jakarta (NTBSatu) – Anggota Komisi IV DPR RI Dapil NTB I, Johan Rosihan mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi pilot project nasional pengembangan ekonomi biru terintegrasi. Hal ini dengan menjadikan Teluk Saleh sebagai model kawasan konservasi dan budidaya ramah lingkungan.
Johan Rosihan menyampaikan dorongan tersebut dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) terkait rekomendasi pengelolaan ekosistem karbon biru dan pengembangan tambak berkelanjutan di Teluk Saleh, Kamis, 12 Februari 2026.
Menurut politisi PKS itu, Teluk Saleh memiliki kombinasi strategis yang jarang daerah lain miliki. Kawasan ini menjadi habitat hiu paus, memiliki ekosistem mangrove, padang lamun, serta terumbu karang yang relatif lengkap. Pada sisi lain, aktivitas budidaya tambak di wilayah tersebut juga berkembang pesat.
“Teluk Saleh punya semua elemen untuk menjadi model nasional ekonomi biru. Kita punya konservasi, kita punya tambak, kita punya data ilmiah berbasis ocean accounting. Tinggal bagaimana kita menyatukannya dalam satu desain kebijakan terintegrasi,” ujar Johan.
Dalam policy brief yang dipaparkan pada forum tersebut, pendekatan ocean accounting menunjukkan bahwa jasa ekosistem Teluk Saleh memiliki nilai ekonomi signifikan setiap tahun.
Investasi Ekonomi Jangka Panjang
Johan Rosihan menegaskan, konservasi tidak semata-mata isu lingkungan, melainkan juga investasi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Meski demikian, ia mengingatkan, perluasan tambak tanpa pengendalian tata ruang dan pengelolaan limbah yang ketat berpotensi menurunkan kualitas ekosistem. Merusak mangrove, serta berdampak pada nelayan kecil.
“Produksi boleh tumbuh, tetapi harus taat ekologi. Kita tidak boleh mengorbankan mangrove dan daya dukung lingkungan. Justru NTB bisa menjadi contoh bahwa budidaya modern bisa berjalan tanpa merusak,” tegasnya.
Johan juga menilai, program karbon biru yang tengah dikembangkan di Teluk Saleh berpotensi menjadi instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan, apabila dikelola dengan sistem pemantauan yang kuat dan berbasis data.
Sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi IV DPR RI, lanjut Johan, siap mengawal dukungan regulasi dan kebijakan agar Teluk Saleh benar-benar menjadi model nasional pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
“Kalau ini berhasil di NTB, maka Indonesia punya contoh konkret ekonomi biru yang bisa direplikasi ke daerah lain,” tambahnya. (*)
