Pemkab Lombok Barat Proses Pembebasan 8,2 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat Definitif
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, tengah memproses pembebasan lahan seluas 8,2 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat definitif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat, Deny Arif Nugroho mengungkapkan, selama ini siswa menempati gedung sementara di dua lokasi berbeda. Yakni, di SKB Gunungsari untuk jenjang SD dan Sentra Paramita untuk jenjang SMP.
”Ini yang lagi kita proses pembebasan lahannya untuk di sekitar 8,2 hektare. Masih proses di Kementerian Pertanian untuk status fungsi lahannya, yang dari LP2B itu yang kita keluarkan,” ungkap Deny kepada NTBSatu, Kamis, 5 Februari 2026.
Deny menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tengah melakukan kajian teknis. Hal ini untuk memenuhi berbagai persyaratan pelepasan status lahan dari kawasan lindung pertanian.
”Teman-teman di PU dan beberapa OPD terkait untuk melakukan kajian dan beberapa persyaratan untuk pelepasan status itu. Itu yang lagi kita lakukan prosesnya,” jelasnya.
Upaya percepatan ini, lanjut Deny, sejalan dengan instruksi khusus dari Bupati Lombok Barat untuk segera melakukan pembebasan. Jika persiapan dan pematangan lahan rampung, maka pembangunan fisik gedung sekolah akan segera Kementerian Sosial lakukan.
”Semoga dalam waktu dekat ini bisa kita tuntaskan. Karena Pak Bupati juga berpesan untuk menyelesaikan segera persiapan lahan dan pematangan lahan. Supaya segera dibangun oleh Kementerian Sosial,” tegas Deny.
Deny juga memaparkan jumlah data siswa, untuk jenjang SD saat ini tercatat ada 89 siswa dari target kuota 100 orang. Sedangkan untuk jenjang SMP, meskipun tidak merinci angka pasti, ia menyebut porsi kuota sama dengan target SD.
”Kalau yang di SD itu sekitar 89 siswa dari target 100. Kalau yang di SMP, saya kurang hafal datanya, tapi untuk total kuotanya sama, porsinya sama-sama 100,” tambahnya.
Tantangan Akses Pendidikan ke SMA
Meski pembangunan gedung mulai menemui titik terang, Deny mengakui tantangan selanjutnya adalah akses pendidikan bagi siswa yang akan lulus dari jenjang sekolah menengah.
”Yang menjadi kendala kita untuk yang SD akan ke SMP itu memang sudah ada wadahnya. Tapi kalau yang SMP ke SMA, ini apakah akan kita alihkan ke sekolah reguler atau cari dengan kabupaten lain yang sudah mempunyai jenjang SMA,” katanya.
Oleh karena itu, Pemkab Lombok Barat berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas. Hal ini dinilai krusial agar para siswa Sekolah Rakyat segera memiliki sekolah definitif dan fasilitas pendidikan yang layak, tanpa harus terkendala urusan birokrasi lahan yang panjang.
”Harapan kami bisa segera dituntaskan tanpa ada kendala apa pun lagi. Agar pematangan lahan bisa dilakukan dan segera dibangun oleh Kementerian Sosial,” tutupnya. (*)
