Kota Mataram

Gunakan Hak Prerogatif, Mohan Siap “Cuci Gudang” Birokrasi Pemkot Mataram Sebelum Ramadan

Mataram (NTBSatu) – Awal 2026 akan menjadi momentum penyegaran birokrasi alias “cuci gudang” besar-besaran di lingkup Pemerintah (Pemkot) Kota Mataram.

Tidak hanya mengisi sembilan kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II yang kosong, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana juga memberikan sinyal akan merombak kembali posisi eselon III, IV, hingga puluhan kepala sekolah dalam satu gerbong pelantikan sebelum memasuki bulan puasa.

“Iya, pasti sebelum puasa (Ramadan),” tegas Mohan, Jumat, 6 Februari 2026.

Pelantikan kali ini diprediksi akan menjadi pergeseran posisi paling signifikan di awal 2026. Secara mengejutkan, Wali Kota membuka peluang untuk melantik 42 kepala sekolah secara serentak bersamaan dengan pergeseran eselon III dan IV.

Langkah ini menandakan adanya evaluasi menyeluruh di berbagai lini pemerintahan, mulai dari sektor pendidikan hingga operasional kewilayahan. Meski demikian, khusus untuk formasi kepala sekolah, Mohan masih menunggu laporan final dari Dinas Pendidikan sebelum mengetuk palu keputusan.

Akselerasi Administrasi di Tingkat Pusat

Mohan mengungkapkan, telah mengantongi daftar nama tiga besar hasil seleksi terbuka untuk jabatan eselon II. Saat ini, Pemkot Mataram tengah memacu proses administrasi di tingkat pusat guna mendapatkan restu resmi pelantikan.

Mohan telah menginstruksikan Sekda Kota Mataram untuk mengawal ketat proses rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk Pertimbangan Teknis (Pertek) hingga izin pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tinggal menunggu rekomendasi keluar. Begitu dokumennya siap, kita langsung tentukan waktu pelantikannya,” imbuh orang nomor satu di Ibu Kota NTB tersebut.

Senada dengan Wali Kota, Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri memastikan, nama-nama tiga besar hasil seleksi terbuka bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dari daftar tersebut, Mohan memiliki hak prerogatif penuh untuk memilih sosok yang ia anggap paling kompeten untuk memimpin instansi yang lowong.

Adapun sembilan kursi kosong eselon II yang menanti nahkoda baru meliputi dinas-dinas vital, seperti Bappeda, BPBD, Dinas Sosial, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button