Mataram (NTBSatu) – Selama Januari 2026, bencana hidrometeorologi secara bertubi-tubi menghantam sejumlah wilayah di NTB.
Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, sebanyak sembilan kabupaten/kota, kecuali Kota Bima, dihantam bencana banjir, tanah longsor, hingga angin kencang selama rentang waktu tersebut.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Sadimin menyampaikan, bencana alam tersebut menyebabkan 42.423 jiwa terdampak dan 410 rumah warga alami kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
“Dari serangkaian bencana yang terjadi, 11.993 rumah warga terendam banjir dan 410 rumah rusak,” kata Sadimin, Selasa, 27 Januari 2026.
Dari jumlah tersebut sedikitnya 23 rumah warga di NTB rusak berat, 35 rusak sedang, dan 335 rusak ringan. Dampak ekonomi juga warga NTB rasakan. Sekitar 1.300 hektar lahan pertanian dan 16 toko terendam banjir.
“Ada dampak ke pelayanan dasar seperti 3 pertokoan terendam, 22 fasilitas pendidikan terendam. 14 jaringan listrik terdampak, 7 jembatan rusak,130 meter persegi jalan terdampak,” ujarnya.
Selain kerusakan infrastruktur, bencana alam selama Januari 2026 ini menyebabkan dua korban meninggal dunia dan sembilan orang lainnya alami luka-luka.
Untuk penanganan 410 rumah rusak yang tersebar di sembilan Kabupaten kota ini, akan ditalangi dari berbagai sumber dana. Mulai dari APBD kabupaten kota, APBD Provinsi, dana CSR (Corporate Social Responsibility). Termasuk, dana Bantuan Tak Terduga (BTT) dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
“Penanganannya dari berbagai sumber menggunakan skema sharing dengan pemerintah kabupaten/kota dan sumber dana lainnya termasuk dari masyarakat sendiri,” ujarnya.
Dewan Minta Penanganan Cepat
Wakil Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD NTB, Sudirsah Sujanto meminta Pemprov NTB untuk segera menangani dampak bencana di sejumlah daerah di NTB.
“Kita meminta ya, secepatnya memberikan penanganan dini untuk kemudian identifikasi mana yang paling butuh penanganan paling cepat. Karena ini masalah kemaslahatan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemprov NTB untuk segera mengeksekusi anggaran BTT sebesar Rp16 miliar tersebut. Terlebih, setelah ada penetapan status tanggap darurat. Penggunaan BTT, lanjutnya, harus menggunakan skala prioritas. Mengutamakan lokasi yang paling terdampak.
“Saya rasa (besaran BTT) itu, harus diatur dengan baik. Berikan penanganan dengan cepat, rasa aman dan nyaman sehingga masyarakat betul-betul merasa terayomi dengan baik,” ujarnya. (*)
