Mataram (NTBSatu) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Badaruddin Duri, menilai kebijakan demosi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, seolah mengesampingkan suara rakyat Sumbawa Barat.
Badaruddin menganggap, minimnya keterwakilan pejabat asal KSB dalam struktur birokrasi Pemprov NTB berpotensi menggerus rasa keadilan antarwilayah.
Ia menyinggung posisi KSB yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi NTB. Khususnya melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dan sumber daya alam.
Namun, kontribusi tersebut dinilai belum sebanding dengan program pembangunan yang mengalir ke daerahnya.
“Besarnya sumbangsih KSB terhadap NTB, baik dari dana bagi hasil maupun sumber daya lainnya, seharusnya diiringi dengan perhatian pembangunan yang sepadan. Faktanya, sekarang justru tidak ada representasi KSB di pemerintahan provinsi,” ujar Politisi dari partai NasDem ini.
Hilangnya Figur KSB
Menurut Badaruddin, absennya pejabat asal KSB di lingkar birokrasi Pemprov NTB membuat daerahnya kehilangan figur.
Figur yang ia maksud adalah figur yang bisa secara langsung mengawal, mengintervensi, dan memperjuangkan program-program strategis untuk Sumbawa Barat.
“Inilah yang membuat rasa keadilan kita sebagai bagian dari NTB sedikit tergores. Siapa yang akan mengawal kepentingan daerah kami jika tidak ada keterwakilan di eksekutif?” katanya.
Ia menilai, dalam menata birokrasi, gubernur seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek professional, personal atau individu semata, tetapi juga aspek representasi wilayah.
Menurutnya, representasi daerah dalam birokrasi memiliki peran penting karena perencanaan dan eksekusi kebijakan pembangunan sepenuhnya berada di tangan eksekutif.
“Apalagi dengan tidak adanya keterwakilan kami (dari KSB). Siapa yang akan mampu mengintervensi dan mengawal kebijakan dari Pak Gubernur ini?” tegas Badaruddin.
Badaruddin juga menepis anggapan bahwa persoalan ini hanya berkaitan dengan satu figur tertentu.
Ia menegaskan bahwa KSB memiliki banyak sumber daya manusia yang layak dan mampu mengisi posisi strategis di pemerintahan provinsi.
“Ini bukan soal satu orang. Di Sumbawa Barat banyak figur yang kompeten. Harapannya, siapapun orangnya, tetap ada keterwakilan KSB,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa keterwakilan birokrasi, ketimpangan pembangunan berpotensi semakin melebar.
Bahkan, jika dengan adanya representasi saja program untuk KSB masih dirasa belum adil, maka kekosongan keterwakilan saat ini dinilai semakin memperbesar kekhawatiran tersebut.
“Kami berharap ini menjadi bahan renungan bagi Pemprov NTB agar ke depan lebih mempertimbangkan prinsip keadilan wilayah,” tutupnya. (Zani)
