Dinamika Garis Kemiskinan Kota Mataram: Membedah Tren Penurunan di Tengah Himpitan Biaya Hidup
Mataram (NTBSatu) – Di tengah bayang-bayang kenaikan biaya hidup dan fluktuasi harga energi, Kota Mataram berhasil mencatatkan rapor hijau dalam penanganan kemiskinan pada tahun 2025.
Meski standar Garis Kemiskinan (GK) terus merangkak naik, angka kemiskinan di Ibu Kota Provinsi NTB ini justru menunjukkan tren penurunan yang konsisten.
Kepala BPS Kota Mataram, Mohammad Reza Nugraha Kusumowinoto mengungkapkan, potret kemiskinan saat ini jauh lebih stabil dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung fluktuatif akibat hantaman pandemi.
“Trennya sekarang terus menurun dan tidak fluktuatif. Memang pada periode sebelumnya, terutama saat terdampak pandemi Covid-19, angka ini sempat meningkat. Namun pasca-Covid, trennya kembali turun,” ujar Reza kepada NTBSatu, Senin, 5 Januari 2026.
Data menunjukkan dinamika yang menantang pada Garis Kemiskinan Kota Mataram. Dari Rp524.762 per kapita/bulan pada tahun 2021, standar ini menanjak hingga Rp689.992 pada tahun 2025.
Kenaikan ini akibat akumulasi peningkatan harga kebutuhan pokok. Serta, penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series dan Dexlite yang membebani biaya produksi serta distribusi.
Tingginya angka GK di wilayah perkotaan, seperti Mataram juga mencerminkan biaya hidup yang lebih maha. Serta, pergeseran gaya hidup penduduk jika dibandingkan dengan wilayah perdesaan.
Keberhasilan Intervensi: 3.924 Jiwa Mentas dari Kemiskinan
Meski “pagar” garis kemiskinan semakin tinggi, strategi intervensi Pemerintah Kota Mataram terbukti efektif menarik warga keluar dari zona merah. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebesar 39.816 jiwa, berkurang sekitar 3.924 jiwa dalam setahun terakhir. Persentase penduduk miskin pun menyusut sebesar 0,85 persen poin.
Keberhasilan ini disinyalir merupakan buah dari berbagai program pemberdayaan ekonomi. Mulai dari pelatihan kerja, bantuan alat produksi, hingga penguatan modal bagi UMKM.
Reza mengapresiasi langkah konkret pemerintah daerah ini. Lebih dari sekadar angka jumlah jiwa, kualitas penanganan kemiskinan di Mataram tercermin pada perbaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang turun tajam dari 2,15 pada 2024 menjadi 1,34 pada 2025.
Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga turun signifikan ke angka 0,35 dari sebelumnya 0,68 pada 2024. Penurunan ini menandakan, ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin semakin menyempit.
“Secara keseluruhan, ini artinya positif. Pemerintah kota sudah dengan baik melakukan intervensi untuk membantu masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan,” tegasnya.
Capaian penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2025, memicu diskusi mendalam mengenai makna kesejahteraan yang sesungguhnya.
Meski data menunjukkan ribuan jiwa telah keluar dari garis kemiskinan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram didesak untuk tidak terjebak dalam euforia angka. Mulai berfokus pada ketahanan kualitas hidup masyarakat.
Tanggapan DPRD Kota Mataram
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto menegaskan, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya diukur dari statistik di atas kertas. Melainkan, dari seberapa jauh jarak pendapatan masyarakat dari ambang batas kemiskinan.
Irawan menyoroti fenomena warga yang baru saja mentas, namun masih berada di posisi rentan miskin. Dengan garis kemiskinan yang kini menyentuh Rp689.992 per kapita/bulan, warga yang hanya memiliki selisih pendapatan tipis di atas angka tersebut berada dalam posisi yang sangat berisiko.
“Kita tidak bisa hanya melihat angka berapa yang keluar, tetapi kualitas dari angka itu. Jika pendapatan mereka hanya merangkak sedikit dan bergeser tipis dari garis kemiskinan, mereka itu sangat rentan. Sedikit saja terjadi inflasi atau kenaikan harga barang, mereka akan dengan mudah jatuh miskin kembali,” ujar Irawan.
Salah satu poin paling krusial yang ia soroti adalah kebijakan Pemkot Mataram, yang menghentikan bantuan sosial (bansos) modal kerja dalam bentuk tunai. Kebijakan yang mengganti bantuan modal dengan pelatihan kerja ini, dinilai memberikan dampak negatif yang tidak terduga di lapangan.
Ketiadaan akses modal tunai yang mudah dan resmi dari pemerintah, memaksa warga ekonomi bawah mencari alternatif pembiayaan yang berisiko tinggi demi menyambung hidup atau usaha kecil mereka.
“Efeknya sekarang, karena masyarakat tidak bisa lagi mengakses bantuan modal dari pemerintah. Banyak pelaku usaha mikro kita yang akhirnya terjerat Pinjol (Pinjaman Online) dan bank subuh (rentenir). Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Irawan.
DPRD mendesak Pemkot Mataram agar program pelatihan tidak hanya menjadi syarat gugur kewajiban, tetapi harus dibarengi dengan dukungan modal yang aman dan pendampingan berkelanjutan agar warga memiliki “bantalan ekonomi” yang kuat. (*)
