Mataram (NTBSatu) – Keberhasilan penerapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), membuka peluang replikasi ke kabupaten dan kota lain di Nusa Tenggara Barat (NTB), bahkan secara nasional.
Yayasan Care Peduli menilai, model berbasis desa ini efektif menekan pernikahan dini dan menurunkan risiko stunting secara berkelanjutan.
CEO Yayasan Care Peduli, Dr. Abdul Wahib Situmorang mengatakan, pengembangan DRPPA di KSB pada 2023, berangkat dari analisis kondisi sosial di 16 desa pada tiga kecamatan.
Temuan utama menunjukkan, pernikahan dini akibat norma sosial yang keliru dan rendahnya literasi hukum yang berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak.
“Pernikahan dini meningkatkan risiko stunting karena organ reproduksi ibu belum siap dan minimnya pengetahuan gizi saat kehamilan. Ini bukan hanya persoalan keluarga, tapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan ekonomi daerah,” ujarnya kepada NTBSatu, Selasa, 23 Desember 2025.
Pihaknya memfasilitasi DRPPA melalui kolaborasi dengan Pemerintah KSB dan PT Amman Mineral, sebagai kelembagaan desa. Melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, serta kader kesehatan.
Selain itu, kata Abdul, replikasi program ini telah mencapai 34 desa di KSB. Menurutnya, capaian tersebut menjadi dasar kuat untuk direalisasikan ke wilayah lain.
“Model ini sangat mungkin diterapkan di kabupaten dan kota lain di NTB, bahkan di seluruh Indonesia. Karena kekuatannya ada pada gotong royong dan orkestrasi sumber daya yang sudah tersedia di desa,” jelasnya.
Ia menegaskan, replikasi DRPPA harus terikat dengan rencana aksi daerah dan komitmen pendanaan. Agar investasi sosial di bidang kesehatan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat dapat secara berkelanjutan.
“Pembangunan tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik. Infrastruktur sosial dan kesehatan harus berjalan bersamaan untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan berkeadilan,” tambahnya. (MEP/*)
