Jakarta (NTBSatu) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan mengkaji usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kajian tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu, 7 Desember 2025.
Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah apakah oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD. Tujuannya, memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik yang baik untuk kepentingan rakyat.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya.
Dalam mengkaji usulan tersebut, PDI Perjuangan akan mempertimbangkan harapan rakyat dan aspek-aspek dalam konstitusi.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama. Kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” ucapnya.
Ia mengatakan, sejatinya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebab, jabatan lima tahunan itu memerlukan basis legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat. Kendati demikian, Hasto mengaku dapat memahami munculnya usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar. Biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” katanya.
“Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” ujar Hasto.
Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat, 5 Desember 2025 mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali oleh DPRD.
“Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.
Presiden Prabowo yang juga hadir dalam kesempatan itu menyambut usulan Bahlil. Menurutnya, desa demokrasi harus untuk menekan ongkos politik agar pemilihan tidak hanya oleh orang-orang yang berduit.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ucap Presiden. (*)
