Oleh: M. Zakiy Mubarok, Ketua BPC Perhumas Mataram NTB
“Mr. President, I’m helping to put a man on the moon!”
Kalimat di atas diucapkan dengan lantang dan penuh percaya diri oleh seorang janitor atau petugas kebersihan di National Aeronautics and Space Adninistration (NASA) saat menjawab Presiden AS, John F. Kennedy (JFK) yang bertanya kepadanya, apa yang ia lakukan di NASA. Peristiwa ini terjadi sekira tahun 1961, saat JFK berkunjung ke NASA.
Peristiwa lain berlangsung di Wichita Kansas. Seorang CEO (Chief Executive Officer/Pejabat Eksekutif Tertinggi) sebuah perusahaan manufaktur menjawab seorang reporter dari Wichita Eagle, yang bertanya kepadanya ada berapa orang di divisi public relations (PR) di perusahaannya? CEO itu menjawab sambil tersenyum, “3.200 orang”. Anda tahu, angka itu adalah jumlah seluruh karyawan karyawati di perusahaannya.
Kedua peristiwa sarat makna itu tertulis di dua buku Agung Laksamana (EVP Government Relations, External Affairs & Corpcomms at Freeport Indonesia/Mantan Ketua Umum BPP Perhumas Indonesia). Pertama, Adapt or Die, Navigating a New World of PR (2020) dan kedua, Internal Public Relations, Strategi Membangun Reputasi Perusahaan (2010).
Meski hanya cuplikan, namun kisah tentang Janitor dan CEO diatas, telah kembali mengingatkan kita, bahwa semua orang yang bekerja dan beraktivitas di suatu institusi atau lembaga, apapun pangkat dan jabatannya, sudah seharusnya memahami dan mengaktualisasikan visi dan misi (gambaran besar) institusi atau lembaganya.
Seperti Janitor. Meski secara formal tupoksinya (hanya) membersihkan ruangan dan fasilitas kantor. Namun ia paham dan ‘mampu mengkomunikasikan’ visi dan misi (gambaran besar) NASA yang hendak mendaratkan manusia di bulan dengan percaya diri dan lugas. Begitupun dengan Sang CEO yang dengan sadar menjadikan seluruh karyawan karyawatinya sebagai PR Ambassador perusahaannya.
Meski kedua “kisah nyata” itu berlangsung di waktu dan tempat yang berbeda, tapi keduanya sama-sama menegaskan, bahwa dalam konteks PR, karyawan dan karyawati bisa menjadi kepanjangan tangan perusahaan ketika berada di lingkungan sosial mereka.
Penting untuk dicatat, eksistensi dan peran PR terus berkembang dan diperlukan. Salah satu momentum yang membuat peran PR di Indonesia menonjol adalah masa krisis. Baik itu krisis dalam konteks mikro yang menghantam perusahaan demi Perusahaan, maupun krisis ekonomi yang menghantam Indonesia sejak September 1997, dilanjutkan dengan krisis global yang disebabkan oleh kondisi keuangan Amerika pada tahun 2008.
Dari krisis ini banyak perusahaan dan organisasi belajar kembali betapa sebuah strategi komunikasi yang low cost, high impact, sangat dibutuhkan, terlebih dalam masyarakat informasi yang makin terbuka dan kompetitif seperti saat ini.
Komisaris Utama Garuda Food, Sudhamek AWS, pernah mengungkapkan, dalam pengantarnya di buku Strategi Public Relations (cet.3, 2010), PR diibaratkan layaknya “troop” (pasukan elit) yang tengah menjalankan misi khusus dengan taruhan nyawa. Beragam peristiwa datang silih berganti, nyaris tidak pernah berhenti. Tidak jarang peristiwa-peristiwa itu datang sekaligus. Semuanya menuntut penanganan kelas satu. Sedikit kesalahan, bisa fatal akibatnya.
Masih menurut Sudhamek, PR harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi lengkap dengan alternatif skenario yang akan diambil berikut konsekuensinya. Bukan hanya menyusun rencana strategi komunikasi yang harus selalu sempurna, eksekusinya pun mesti tepat sasaran. Sudah begitu, semuanya acapkali dilakukan dibawah tekanan tinggi (under pressure). Tidak berlebihan jika mereka dituntut memiliki syaraf baja disertai kemampuan berpikir dan bertindak secara cepat serta akurat seperti yang dimiliki pasukan elite.
Dalam menjalankan misi khususnya itu, PR harus mampu mewujudkan secara maksimal model komunikasi dialogis, timbal balik, dan dua arah simetris. Tujuannya agar tercipta hubungan yang harmonis, saling pengertian, dan saling menyenangkan, antara institusi atau lembaga dengan publiknya dalam jangka panjang. Menyatunya antara tujuan institusi dengan harapan publik inilah bentuk kontribusi nyata dari PR. (Anwar Arifin Andipate : 2020).
Penulis merekomendasikan kepada institusi publik untuk menerapkan model dan strategi komunikasi semacam itu. Terlebih ada sorotan, disaat peran sentral komunikasi dalam mendukung pencapaian tujuan, institusi publik justeru dinilai masih lemah dalam menjalankan peran komunikasinya. Dalam arti, komunikasi yang dilakukan dinilai kurang ‘ngefek’ (berpengaruh) atau tidak ‘nendang’. Hal itu tentu saja berdampak pada kesenjangan (gap) antara pengetahuan publik atau masyarakat dengan program dan kinerja institusi publik. Tentang lemahnya komunikasi oleh institusi publik ini antara lain saya kutip dari buku PR in Government, Bunga Rapai Program Kehumasan di Pemerintahan (2015).
Tidak sulit bagi institusi publik untuk mengimplementasikan kesadaran ala Janitor dan CEO sebagaimana disinggung di awal tulisan ini. Karena, sumber dana dan sumber daya manusia yang dimiliki jauh lebih stabil dibanding institusi swasta. Melalui implementasi itu, visi dan misi institusi publik beserta program kerja, target, sasaran dan tujuannya, dapat secara lebih luas dipahami oleh publik. Hal ini untuk menjaga kredibiltas dan reputasi, serta terpenuhinya aspek edukasi. Wallahu’alam bishawab. (*)
