Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB tengah mengerjakan sejumlah proyek di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Salah satunya proyek perbaikan jalan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Sadimin menegaskan, program perbaikan infrastruktur jalan tahun ini berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan, bukan atas dasar wilayah atau pulau tertentu.
Ia mengatakan, tahun ini terdapat sejumlah proyek perbaikan. Misalnya di Lombok, perbaikan jalan di ruas Pohgading menelan anggaran sekitar Rp28 miliar.
Sementara di Pulau Sumbawa, terdapat beberapa proyek strategis seperti perbaikan jalan Simpang Tano – Seteluk senilai Rp32 miliar, ruas Lunyuk sebesar Rp20 miliar, serta penanganan Jembatan Doro O’o Kabupaten Bima dan sejumlah titik lainnya.
“Cukup banyak di Sumbawa. Jadi kalau ketimpangan itu belum tentu benar. Karena pemerintah menggunakan skala prioritas,” tegas Sadimin, Kamis, 27 November 2025.
Menurutnya, anggapan adanya ketimpangan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa belum tentu benar jika dilihat dari kebutuhan riil dan panjang jalan yang harus ditangani.
Panjang jalan di Lombok sekitar 500 kilometer, sedangkan di Sumbawa mencapai 900 kilometer. Kondisi ini membuat kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan di Sumbawa secara alami lebih besar.
“Jalan di Sumbawa jauh lebih panjang, jadi ketika rusak, biaya penanganannya juga lebih besar. Bahkan tahun ini, anggaran perbaikan jalan justru lebih besar dialokasikan untuk wilayah Sumbawa daripada Lombok,” ungkapnya.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat penanganan semua ruas jalan tidak bisa sekaligus. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa menerapkan skala prioritas, dengan mendahulukan jalan-jalan yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi dan paling berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kadang ada jalan rusak yang belum bisa langsung ditangani karena keterbatasan anggaran. Kita utamakan dulu yang dilalui banyak kendaraan dan aktivitas masyarakat. Semua ingin kita perbaiki, tapi tentu harus bertahap,” jelasnya.
Alih Fungsi Lahan Picu Kerusakan Jalan
Salah satu penyebab kerusakan infrastruktur terutama jalan adalah maraknya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, terutama untuk perluasan lahan pertanian jagung di kawasan perbukitan dan lereng gunung.
Belakangan ini, di NTB banjir kembali terjadi. Peristiwa itu diduga kuat dipicu oleh perubahan tata guna lahan di hulu sungai.
“Akibat alih fungsi lahan, banyak muncul sungai-sungai baru. Jalur air ini tidak lagi melalui gorong-gorong atau jembatan yang sudah disiapkan, tapi justru memotong badan jalan,” ungkap Sadimin.
Ia menjelaskan, pembukaan lahan dengan cara dibakar, terutama di lereng Gunung Tambora, memperparah kondisi. Setelah lahan dibakar, sisa-sisa kayu dan sampah terseret arus air saat hujan deras, lalu menyumbat saluran air. Akibatnya, aliran air mencari jalur baru yang membuat pola sungai berubah dan merusak jalan maupun fasilitas umum.
“Boleh menanam jagung, tapi jangan di lahan miring. Kalau ini terus terjadi, infrastruktur yang kita bangun dengan biaya besar akan terus rusak,” tegasnya. (*)
