SiLPA Sentuh Rp166,44 Miliar, DPRD Kota Mataram Minta Pemkot Benahi Pengelolaan Anggaran
Mataram (NTBSatu) – DPRD Kota Mataram menyoroti, membesarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp166,44 miliar. Anggaran yang kembali mengendap dalam jumlah besar ini dinilai sebagai tanda lemahnya serapan dan pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Mataram, HM Zaini menyampaikan, kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi Pemkot Mataram. Terutama menjelang pembahasan RAPBD 2026 yang tercatat mengalami defisit Rp60 miliar. Defisit itu rencananya akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Ia meminta, Pemkot memperbaiki manajemen pengelolaan anggaran, meningkatkan akuntabilitas pembiayaan. Serta, memperketat pengendalian fiskal agar stabilitas APBD tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Kita harapkan menjelang akhir tahun 2025 ini, Pemkot Mataram bisa mengoptimalkan kinerja dan serapan anggaran di semua OPD. Sehingga tidak terjadi lagi SiLPA dalam jumlah besar,” ujarnya, Kamis, 27 November 2025.
Zaini mengingatkan, agar pada tahun 2026 mendatang tidak lagi muncul SiLPA yang menembus ratusan miliar. Program pembangunan yang belum dikerjakan diminta segera direalisasikan tepat waktu, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Wali Kota Mataram, total SiLPA tahun 2024 mencapai Rp166,44 miliar. Rinciannya, SiLPA APBD Rp 156,48 miliar, SiLPA RSUD (BLUD) Rp 4,75 miliar
SiLPA Puskesmas se-Kota Mataram Rp 5,06 miliar, SiLPA Dana BOS Rp 156 juta.
Selama ini pemerintah beralasan prioritas pemanfaatan SiLPA untuk belanja wajib (mandatory spending), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mencukupi kebutuhan tambahan seperti gaji dan tunjangan PPPK hingga honorarium TPK.
Namun, menurut Zaini, pola seperti itu tidak boleh terus berulang. Ia juga menyoroti, adanya anggaran yang mengendap karena tidak segera pemerintah manfaatkan.
Padahal Kementerian Keuangan telah menyarankan, agar daerah memulai realisasi anggaran sejak awal tahun, bukan malah menumpuk kegiatan menjelang akhir tahun.
“Jangan sampai pengelolaan keuangan seperti ini terus terjadi,” tegasnya.
Tanggapan Pemkot Mataram
Sementara itu, Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, Pemkot Mataram akan melakukan evaluasi total terhadap seluruh perencanaan dan pelaksanaan program OPD. Ia menyoroti perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, ketelitian sejak tahap perencanaan, serta pengawasan berlapis.
“Dalam kondisi fiskal yang semakin menantang, Pemkot tidak boleh membiarkan praktik penganggaran yang tidak efisien terus berulang,” jelasnya. (*)
