Mataram (NTBSatu) – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyumbang Rp203,06 miliar untuk ekonomi kreatif. Meski lebih kecil dari Sumbawa dengan nilai Rp573,72 miliar pada tahun 2204, pertumbuhan di KSB termasuk cepat.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi menyoroti peran komunitas muda yang aktif membuat event kreatif, mengembangkan konten digital, dan memajukan seni budaya lokal.
“Anak muda di KSB punya energi besar. Mereka menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di daerah ini,” jelasnya.
Meskipun nilai tambah ekonomi kreatif meningkat, jumlah tenaga kerja sektor kreatif di NTB menurun dari lebih 210 ribu orang pada 2016 menjadi 143.163 orang pada 2021. Penurunan ini menjadi catatan serius yang akan Pemprov tangani dalam RPJMD 2025–2029.
Iswandi mengungkapkan, pemerintah ingin potensi Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak lagi berada di pinggiran. Total kontribusi lebih dari Rp776 miliar, Pulau Sumbawa kini dipandang sebagai kawasan strategis dalam lanskap ekonomi kreatif NTB.
“Kalau ekosistemnya dibangun serius dari sisi pasar, pelatihan, hingga akses modal Sumbawa bisa menjadi poros baru ekonomi kreatif NTB,” jelasnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
