Pemkab Sumbawa Perkuat Kabupaten Layak Anak, Fokus Perlindungan dan Partisipasi Anak
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus memperkuat program Kabupaten Layak Anak (KLA), untuk menjamin hak dan perlindungan anak.
Hingga 2025, Kabupaten Sumbawa masih berada di tingkat Pratama, meski beberapa klaster menunjukkan perkembangan positif.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, Tati Hartati, S.Psi., M.M. Inov., mengatakan, klaster Perlindungan Khusus dan Kecamatan/Desa Layak Anak sudah berwarna hijau.
Namun, empat klaster lainnya dan kelembagaan masih berwarna merah, sehingga status KLA masih Pratama.
“Klaster yang masih perlu perhatian antara lain pemenuhan hak sipil anak, lingkungan keluarga, kesejahteraan dasar, dan pendidikan. Kami membutuhkan koordinasi lebih optimal dengan OPD, lembaga masyarakat, media, dan dunia usaha agar semua hak anak terpenuhi,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 21 November 2025.
Untuk itu, Pemkab Sumbawa membentuk Gugus Tugas KLA, dipimpin Sekretaris Daerah, yang bertugas menggerakkan seluruh pihak. Gugus tugas ini memastikan hak anak terpenuhi dan anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan.
Tati menekankan, keberhasilan KLA bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha.
Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) dari Pemerintah Pusat membagi penilaian menjadi lima klaster utama yakni:
- Pemenuhan Hak Sipil Anak dan Partisipasi Anak;
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya;
- Perlindungan Khusus,
Tingkatan penilaian KLA terdiri dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga Kabupaten Layak Anak.
“Kami berharap dengan kerja sama semua pihak, status KLA Sumbawa bisa naik ke tingkat Madya atau Nindya dalam beberapa tahun ke depan. Anak-anak harus mendapatkan haknya dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” tambahnya.
Tati juga menekankan peran media, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk mendukung fasilitas anak, menyebarkan informasi, dan memastikan partisipasi anak dalam pembangunan.
“Program KLA akan terus kami tingkatkan setiap tahun dengan strategi terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” jelasnya. (*)
