ADD Difokuskan ke Pertanian, Desa Tuananga Bantu Warga Lewat Bibit Jagung Gratis
Jakarta (NTBSatu) – Kepala Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Hamzah, SE., menegaskan, sektor pertanian masih menjadi sumber utama perekonomian masyarakat setempat. Mayoritas warga bekerja sebagai petani.
“Hampir semua warga Desa Tuananga bekerja sebagai petani,” kata Hamzah kepada NTBSatu, Rabu, 19 November 2025.
Menurut Hamzah, pihaknya telah menyiapkan program distribusi bibit jagung bagi warga melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).
Program tersebut untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor tanaman pangan.
Ia menjelaskan, setiap keluarga akan mendapatkan bantuan bibit jagung sebanyak lima kilogram per tahun satu kali tanam.
“Program kami pembagian bibit minimal 5 kilo satu keluarga, bibit jagung pakai Alokasi Dana Desa (ADD),” ujarnya.
Hamzah juga menargetkan, peningkatan produktivitas pertanian jagung di wilayahnya agar dapat dilakukan dua kali tanam dalam setahun.
“Harapan saya di wilayah saya sekarang bisa dua kali dalam setahun. Bulan lima tanam, bulan dua belas panen, dan bulan lima tanam lagi,” ungkapnya.
Selain jagung, sebagian masyarakat juga menggantungkan penghasilan dari pertanian rumput laut. Namun, sektor ini tengah menghadapi tantangan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung.
“Pertanian rumput laut sebagai sampingan. Harga turun tidak terlalu bagus. Hasil koordinasi kami dengan Dinas Perikanan Kabupaten, rumput laut mengalami kerontokan karena faktor cuaca,” tuturnya.
Sektor Pariwisata
Di luar sektor pertanian, Desa Tuananga juga memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Hamzah menyebut desa ini termasuk dalam kawasan wisata dengan dua pantai andalan, yakni Pantai Nanga Boro dan Pantai Bangka Belak.
Kedua destinasi tersebut menjadi magnet bagi pengunjung yang datang ke desa itu. “Desa Tuananga termasuk desa kawasan pariwisata. Pantai Nanga Boro sama Bangka Belak. Tertarik wisatawan masuk ke desa ini karena ada dua pantai tersebut,” kata Hamzah.
Ia menambahkan, saat ini pembangunan fasilitas pendukung pariwisata juga tengah berlangsung. “Sekarang sedang ada pembangunan tempat penginapan di desa kami,” ujarnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
