Strategi Desa Songkar Tekan Angka Kemiskinan Lewat Bantuan Ekonomi dan Sektor Pertanian
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Desa Songkar terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan menggerakkan bantuan ekonomi produktif, serta memaksimalkan potensi pertanian.
Kepala Desa Songkar, Landrusdi, S.H., menjelaskan, pemerintah desa bersama masyarakat sudah menjalankan sejumlah langkah awal untuk membuka peluang usaha warga.
“Belum banyak yang dapat kami perbuat baru sebatas memberi ternak kambing, membantu UMKM, bantuan alat perbengkelan,” ungkapnya kepada NTBSatu, Selasa, 18 November 2025.
Pernyataan itu mencerminkan fokus desa dalam mendorong aktivitas ekonomi keluarga agar semakin stabil. Tak hanya itu, pemerintah desa juga memberikan bantuan kepada warga untuk meningkatkan pertanian di Desa Songkar.
“Sebagian kami usahakan untuk memberikan bantuan pupuk dan obat pertanian,” jelasnya.
Potensi pertanian memberikan kontribusi besar bagi kehidupan warga. Hamparan sawah luas mendorong masyarakat menanam padi sebagai komoditas utama, sementara sebagian petani menanam jagung untuk menambah hasil panen.
“Songkar adalah desa di tengah hamparan sawah dengan dua kali musim padi, sebetulnya bisa tiga kali musim untuk palawija satu kali, tapi masyarakat keburu melepaskan hawannya,” jelasnya.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
