Mataram (NTBSatu) – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat definitif di depan Pertamina Badas, Kabupaten Sumbawa, masih menunggu status lahan.
Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa menyebut, usulan lahan seluas 6,4 hektare masih tercatat sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPL2B).
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Layanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Herlan mengatakan, hasil rapat koordinasi terakhir menunjukkan lahan tersebut tidak bisa langsung menjadi lokasi Sekolah Rakyat. Status KPL2B harus berubah terlebih dahulu melalui proses administratif di Bappeda.
“Lahan yang kami usulkan masih berstatus KPL2B. Status ini harus diubah dulu sebelum bisa ditetapkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat definitif. Saat ini proses peralihan status sedang berjalan di Bappeda,” jelas Herlan, Senin, 17 November 2025.
Ia menyebut, seluruh persyaratan administrasi untuk perubahan status lahan telah lengkap. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah daerah akan menyerahkan lahan ke Pemerintah Pusat untuk tahap pembangunan. Target pembangunan sekolah rakyat bisa mulai pada awal tahun mendatang.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (*)
