Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus memprioritaskan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian desa dan penguatan ketahanan pangan. Fokus tersebut sudah berjalan selama enam tahun kepemimpinan Kepala Desa Meraran, Abdul Kadir.
“Selama saya memimpin enam tahun berjalan, program utama di Desa Meraran adalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Wilayah kami, 90 persen masyarakatnya bergerak di sektor pertanian,” kata Abdul Kadir kepada NTBSatu, Rabu, 19 November 2025.
Sebagai langkah konkret, pemerintah desa membangun jalan usaha tani sepanjang hampir dua kilometer. Ia menilai, infrastruktur ini sangat membantu petani dalam menjalankan aktivitas harian, mulai dari pengolahan lahan hingga distribusi hasil panen.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah desa juga rutin melakukan pembinaan. Pelatihan berlangsung satu hingga dua kali, menghadirkan dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
“Kami undang masyarakat ke aula desa untuk pelatihan cara menanam hingga memanen. Kami juga undang dinas terkait untuk memberikan edukasi, termasuk menyalurkan bantuan bibit padi kepada petani,” ujarnya.
Saat ini, komoditas unggulan Desa Meraran adalah padi dengan jagung sebagai komoditas tambahan. Terdapat sekitar 700 kepala keluarga atau 2.500 jiwa di Desa Meraran yang sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil pertanian.
Pembentukan BUMDes dan Akademi Sepakbola
Sebagai upaya lanjutan memperkuat ekonomi desa, Pemerintah Desa Meraran membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak 2021. Melalui BUMDes, desa menjalankan sejumlah program pengembangan ekonomi, salah satunya bank sampah.
“Sampah rumah tangga kami kumpulkan dan dibayar oleh BUMDes. Ini bukan hanya menambah ekonomi warga, tetapi juga menjaga kebersihan rumah dan desa secara umum,” kata Abdul Kadir.
Tak hanya fokus pada aspek ekonomi dan lingkungan, Desa Meraran juga membangun sektor pengembangan potensi pemuda melalui pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) atau Akademi Meraran. Program ini menghadirkan pelatih berkompeten untuk mengasah bakat generasi muda desa.
“Kami datangkan pelatih terbaik agar anak-anak bisa pintar bermain bola. Hasilnya, beberapa pemain kami sudah mengikuti turnamen profesional di berbagai daerah,” ujarnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
