Desa Marga Karya Masuk Program Desa Berdaya, Siap Perkuat Swasembada Pangan
Mataram (NTBSatu) – Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, resmi memperoleh Program Desa Berdaya inisiasi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Kepala Desa Marga Karya, Syafaruddin menegaskan, pemerintah desa langsung menyiapkan langkah strategis agar masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut.
Pemerintah desa menaruh perhatian besar pada persoalan kemiskinan, karena isu tersebut menjadi salah satu fokus utama Program Desa Berdaya.
Syafaruddin menjelaskan, pemerintah desa mulai mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan produktif.
“Kami Pemerintah Desa Marga Karya memberikan bibit ayam, ikan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu,” ungkapnya kepada NTBSatu, Selasa, 18 November 2025.
Selain fokus pada penguatan ekonomi masyarakat, Desa Marga Karya juga mengambil langkah serius dalam ketahanan pangan.
Wilayah desa yang memiliki potensi pertanian cukup besar mendorong pemerintah desa memperkuat sistem swasembada pangan, agar ketersediaan bahan pangan tetap stabil sepanjang tahun.
“Ada pabrik lengkap dengan lantai jemur serta ada gudang. Yang mengelola gapoktan,” imbuhnya.
Keberadaan fasilitas tersebut membantu petani menjaga kualitas hasil panen, sekaligus memastikan pasokan pangan tetap aman.
Pemerintah desa berharap, fasilitas ini mampu memperkuat ekonomi petani dan memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan Program Desa Berdaya di Desa Marga Karya.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
