UMKM Jadi Sumber Kesejahteraan Warga Kelurahan Arab Kenangan
Jakarta (NTBSatu) – Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Lurah Arab Kenangan, Maswakang Ino menyebut, UMKM menjadi sumber kesejahteraan warga setelah wilayah tersebut tidak lagi memiliki lahan pertanian yang memadai.
Maswakang menjelaskan, aktivitas sosial masyarakat Arab Kenangan masih kental dengan budaya dan tradisi.
“Kelurahan kami hari ini lebih banyak digunakan warga untuk aktivitas budaya, seperti etnis Arab gambus, dan ada juga kegiatan sholawatan hadroh. Lebih pada budaya,” ungkapnya kepada NTBSatu, Sabtu, 15 November 2025.
Meski demikian, lanjut Maswakang, penguatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor perdagangan dan UMKM.
“Pekerjaan warga dalam memperkuat ekonominya adalah sebagai pelaku UMKM. Ada juga yang berjualan di pasar dengan berbagai macam dagangan,” jelasnya.
Ia menuturkan, pusat kegiatan ekonomi sekaligus ruang publik utama masyarakat Arab Kenangan berada di Taman Tiangnam. Tempat ini menjadi sentral pemasaran produk UMKM dan lokasi warga menjalankan aktivitas usaha setiap hari.
“Masyarakat Kelurahan Arab Kenangan memiliki Taman Tiangnam yang merupakan pusat masyarakat melaksanakan UMKM untuk memasarkan jualan. Aktivitas mulai dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, setiap hari,” terangnya.
Menurut Maswakang, keberadaan Taman Tiangnam telah berkontribusi besar terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. “Di situlah tempat masyarakat Taliwang memperoleh kesejahteraan,” tambahnya.
Saat ini, Arab Kenangan dihuni sekitar 1.100 Kepala Keluarga (KK) dengan total penduduk mencapai kurang lebih 3.900 jiwa. Namun di sisi lain, kelurahan ini hampir kehilangan sektor pertanian akibat keterbatasan lahan.
“Di sisi pertanian kami hampir kehilangan lahan, nyaris habis. Beberapa penduduk menggarap pertanian di luar,” tutup Maswakang.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)



