Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 165 desa di Kabupaten Sumbawa menjadi sasaran Program Desa Berdaya Tematik. Pelaksanaan Program Desa Berdaya terhadap 165 desa tersebut akan secara bertahap, mulai tahun 2026 hingga berakhirnya masa kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi mengatakan, pengelolaan skema pemberdayaan Desa Berdaya Tematik akan langsung oleh pemerintah desa dan dinas terkait, tergantung pada tema Desa Berdaya.
“Jika oleh dinas, otomatis Program Desa Berdaya berbentuk program. Jika dalam bentuk bantuan keuangan, maka Program Desa Berdaya akan dikelola oleh pemerintah desa,” kata Hamdi, beberapa waktu lalu.
Adapun 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Sumbawa itu juga nantinya akan mendapatkan kucuran Rp300 juta – Rp500 juta, tergantung dengan program dan keuangan daerah. Penggunaan dana tersebut tetap mengacu pada 20 tema prioritas dari pemerintah provinsi.
“Adapun 20 tema tersebut di antaranya Desa Hijau, Desa Operasi Merah Putih, Desa Ekspor, Desa BUMDes, Desa Belajar, Desa Wisata, Desa Mandiri Pangan, Desa Koperasi Merah Putih, dan sebagainya,” jelasnya.
Sebagai informasi, Program Desa Berdaya merupakan salah satu program prioritas Iqbal-Dinda. Fokusnya pada kemandirian desa dan pengentasan kemiskinan.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
