Mataram (NTBSatu) – Ruas jalan Poto Tano menuju Taliwang menjadi penanganan prioritas Pemprov NTB untuk tahun 2025.
Asisten II Setda Provinsi NTB, H. Lalu Mohammad Faozal mengatakan, penanganan itu dilakukan karena sudah menjadi keluhan masyarakat sehingga pemerintah berkomitmen menuntaskan ruas jalan tersebut.
“Kalau untuk ruas jalan Lenanggur- Lunyuk sepertinya ada biaya tahun ini, untuk kepastiannya nanti akan saya cek kembali,” ucapnya.
Perbaikan jalan di pulau Sumbawa dengan jalan port to port di pulau Lombok merupakan hal yang berbeda. Karena pengembangan ruas jalan harus dipastikan juga terkait skema pembiayaan.
“Kita sekarang (jalan port to port) sedang menyesuaikan feasibility studi (studi kelayakan) dan kesesuaian kebutuhan jalan tersebut karena jalan ini sifatnya non jalan pemerintah bisa jadi dikelola oleh swasta dan itu yang akan kita dorong,” tukasnya.
Sebelumnya kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa Mustafa Barak mengaku, kondisi kemantapan jalan di Sumbawa dan Sumbawa Barat mengalami penurunan dari 84 persen menjadi 79 persen.
“Panjang ruas jalan yang masuk dalam kewenangan kami (BPIP)mencapai 483 kilometer yang mencakup dua wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan kemantapan hanya 79 persen,” katanya.
Ia melanjutkan, penurunan persentase tersebut terjadi akibat bencana alam yang terjadi di wilayah setempat terutama banjir dan tanah longsor. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa ruas jalan yang belum bisa ditangani optimal hanya sebatas penanganan darurat.
“Kondisi yang sangat parah ada di ruas jalan Lenangguar- Lunyuk, Plampang- Labangka, Simpang Negara Moyo- Ulu Air dan Sekongkang- Tongo dan Ruas jalan Benete- Sejorong- Tatar dan perbatasan kecamatan Lunyuk,” ucapnya.
Percepatan Pembangunan
Sebagai informasi, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
