Penguatan Sektor Pangan dan Ternak Jadi Strategi Desa Sepakat Tekan Kemiskinan
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Sumbawa, terus memperkuat langkah untuk menekan angka kemiskinan. Mereka memaksimalkan program bantuan, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan potensi pangan dan ternak.
Kepala Desa Sepakat, Alwi menjelaskan, pemerintah desa tetap mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai dukungan bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Jadi tetap kita menganggarkan dari BLT DD, ” ujar Alwi kepada NTBSatu, Minggu, 16 November 2025.
Ia menegaskan pemerintah desa menyeleksi penerima bantuan secara ketat karena aturan terbaru menetapkan batas maksimal anggaran BLT DD hanya 15 persen. Proses pemutakhiran data juga berlangsung rutin agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Selain BLT DD, pemerintah desa mengembangkan program pemberdayaan ekonomi lewat dukungan untuk pelaku UMKM. Alwi menyebut beberapa jenis bantuan, seperti mesin giling kecil dan ternak ayam potong.
Pemerintah desa juga mulai mengembangkan kebun gizi sebagai contoh bagi warga yang ingin memperluas usaha pangan keluarga. Program ini memanfaatkan lahan aset desa sebagai lokasi percontohan.
Alwi optimis ketiga sektor, UMKM, pertanian, dan peternakan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat jika pemerintah provinsi maupun pusat memberikan dukungan tambahan.
“Ya (bisa mengurangi kemiskinan, namun tidak bisa spontanitas. Tapi pasti akan mengarah kesana. Kita optimis saja,” ungkapnya.
Tanggapan Pemprov NTB
Sebagai informasi, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
