Mataram (NTBSatu) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengakui, banyak pihak yang mengawasi penanganan perkara dana “siluman” DPRD.
“Banyak yang ngawasi kami. Khusus perkara ini (dana “siluman”),” kata Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati NTB, Hendarsyah Yusuf Permana saat menemui massa aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram, Kamis, 13 November 2025.
Ia mengakui, kasus ini menjadi atensi Kejati NTB. Proses penyidikannya pun dipastikan berjalan. Hendar–sapaan akrab Kasidik– menyebut, pihaknya sudah memeriksa 60 saksi.
“Tidak, kasus ini tidak mungkin tidak diselesaikan. Kami juga sudah periksa ahli pidana,” ungkapnya.
Aspidsus Kejati NTB, Muh Zulkifli Said sebelumnya menyebut, pihaknya sudah merampungkan pemeriksaan saksi-saksi. Termasuk dari kalangan anggota dewan.
“Mudahan. Harus kelar. Mau cepat. Pemeriksaan (saksi), kalau diperlukan lagi, kita panggil. Tapi di kita baru selesai. Sementara ini sudah selesai,” katanya pada Selasa, 4 November 2025.
Penyidik Pidsus Kejati NTB saat ini belum menggandeng pihak manapun untuk perhitungan kerugian keuangan negara. Menyusul telah menerima pengembalian uang “siluman” dari sejumlah anggota DPRD NTB tersebut. Nilainya Rp2 miliar lebih.
“Kan sudah ada pengembalian. Nanti kita liat perlu atau tidak,” ucapnya.
Langkah lain, penyidik kejaksaan telah melibatkan dan memeriksa ahli untuk melihat peristiwa pidana dari kasus yang melibatkan petinggi DPRD NTB tersebut. “Ada ahli pidana ya. Saat ini masih menunggu jawaban Kejagung,” tambah Zulkifli.
Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Dari kasus ini, penyidik Kejati NTB telah memeriksa sejumlah pihak. Terakhir, Mantan Ketua DPRD Lombok Barat, Nurhidayah pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Sama seperti lainnya, istri anggota DPRD NTB Indra Jaya Usman (IJU) itu memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Kendati demikian, Zulkifli memilih tak menjelaskan perannya dalam kasus ini.
Penyidik sebelumnya telah menerima pengembalian uang dana “siluman” dari sejumlah anggota dewan senilai Rp2 miliar lebih. Uang miliaran tersebut nantinya akan menjadi barang bukti jaksa menjelang penetapan tersangka.
“Jadi, sumber (uang) bukan dari negara ya. Bukan juga dari pihak swasta,” jelas Zulkifli Said.
Jaksa meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Meningkatnya status perkara setelah tim Pidsus Kejati NTB menemukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Dalam proses hukum, Kejati NTB telah memeriksa saksi-saksi. Termasuk anggota dan pimpinan DPRD NTB hingga beberapa pejabat Pemprov NTB.
Sebagai informasi, jaksa mulai menangani dugaan korupsi dana “siluman” ini berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat nomor: PRINT-09/N.2/Fd. 1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025. (*)
