Mataram (NTBSatu) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, memperkuat langkah pengendalian sampah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menekankan pengelolaan sejak dari sumber atau hulu.
Upaya ini untuk mencegah penumpukan sampah di TPA serta menghindari potensi pencemaran lingkungan, terutama di aliran sungai dan kawasan permukiman.
Kepala UPT TPA Kebon Kongok, Radius Ramli menjelaskan, sampah organik MBG memiliki kadar air dan potensi biodegradasi yang tinggi. Sehingga, jika pengelolaannya tidak dengan cepat dapat menimbulkan bau, memicu lalat, hingga mencemari badan air.
“Sampah organik ini tidak boleh dibiarkan berpindah terlalu jauh. Prinsipnya, pengelolaan harus sedekat mungkin dengan sumber,” jelasnya kepada NTBSatu, Kamis, 6 November 2025.
Melihat potensinya, terdapat 32 dapur SPPG yang telah berjalan di Kota Mataram serta 38 dapur di Lombok Barat dari target 82 dapur.
Adapun tiga dapur yang telah rutin mengirim sampah menunjukkan angka yang cukup signifikan. Radius menilai, potensi sampah organik dapat mencapai ribuan ton jika pengumpulan secara maksimal.
“Dapur di Rumak rata-rata menghasilkan 2,5 ton, dapur MBG Monjok menghasilkan rata-rata 130 kilogram per hari. Sementara, dapur MBG Selat mencapai 350 kilogram, itu total pencatatan selama September kemarin,” paparnya.
DLHK NTB menilai, angka ini akan terus bertambah seiring perluasan pelaksanaan MBG. Maka, pola pengendalian harus sejak perencanaan pendistribusian menu, pengumpulan sisa makanan, hingga pemilahan pada tingkat dapur.
“Kami ingin program MBG membawa manfaat tanpa meninggalkan beban lingkungan. Intervensi kebijakan sudah kami siapkan sejak hulu,” ujar Radius.
Dalam pelaksanaannya, DLHK NTB berinisiatif menggandeng DLH kabupaten/kota untuk mengatur jalur pengumpulan dan pemanfaatan sampah organik ini. Pengolahan diarahkan ke TPST terdekat, agar distribusi tidak menimbulkan biaya logistik dan waktu yang panjang.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pengurangan sampah menuju TPA (zero waste to landfill), yang telah menjadi arah kebijakan lingkungan NTB.
“Makan bergizi harus berjalan beriringan dengan lingkungan yang sehat. Ini komitmen DLHK NTB,” tutup Radius. (*)
