Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, terus menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik mengungkapkan, capaian PBB saat ini baru mencapai rata-rata 60 persen. Karena itu, ia menekankan perlunya langkah cepat dan efektif agar target pajak tahun ini dapat tercapai.
Ia menegaskan, pengamanan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi hal penting yang harus diprioritaskan.
“Pemda mengambil langkah tegas untuk menertibkan tunggakan pajak sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan daerah,” ujarnya dalam rapat koordinasi Tim Operasi Pajak Daerah (Opjar) pada Senin, 3 November 2025.
Ia juga memaparkan struktur APBD Lombok Timur yang mencapai sekitar Rp3,4 triliun. “Dari jumlah tersebut, kontribusi PAD hanya berkisar Rp523 miliar atau sekitar 12,6 persen,” ucapnya.
Ia menilai, kondisi ini menunjukkan APBD Lombok Timur masih sangat bergantung pada dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Pemkab Lombok Timur tidak hanya fokus pada penagihan piutang PBB sejak 2014 hingga 2023. Tetapi juga, memberikan kebijakan afirmatif bagi masyarakat.
“Bupati secara resmi membebaskan denda bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB tahun 2014 sampai 2023. Wajib pajak hanya perlu membayar pokoknya saja,” tegasnya.
Selain itu, ia menginstruksikan Tim Opjar dan para camat agar memanfaatkan baliho serta media promosi yang ada. Tujuannya, untuk menyebarkan informasi secara persuasif dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Ia berharap, pesan melalui media tersebut mampu menjadi sarana edukasi sekaligus promosi sektor pajak daerah.
Rakor yang berlangsung di ruang rapat bupati tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), para camat se-Lombok Timur, serta seluruh anggota Tim Opjar.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Lombok Timur menargetkan realisasi PBB dapat meningkat signifikan hingga akhir tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. (*)
