Lombok Timur (NTBSatu) – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya mendorong PT. BPR NTB (Perseroda) agar mengoptimalkan penyaluran modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dorongan ini mengemuka saat Wabup Lombok Timur menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR NTB (Perseroda) di Mataram pada Senin, 27 Oktober 2025.
Rapat penting ini bertujuan memulihkan kesehatan BPR NTB sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) vital di NTB.
RUPSLB Bahas Lima Agenda Strategis
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy memimpin jalannya rapat. Ia memaparkan, lima agenda krusial yang pemegang saham bahas dalam RUPSLB tersebut.
Agenda pertama mencakup revisi Anggaran Dasar BPR NTB. Rapat juga menetapkan jajaran pengurus baru BPR NTB.
Selain itu, pemegang saham mengesahkan pembayaran tunjangan pengabdian bagi pengurus lama yang telah berakhir masa tugasnya per 15 Juli 2025.
Para peserta rapat turut menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2025.
Terakhir, RUPSLB menyepakati alokasi biaya rekrutmen pengurus yang membebani anggaran perusahaan tahun 2025.
Najamuddin Amy juga menyampaikan arahan penting dari Gubernur NTB. Gubernur meminta BPR NTB segera meningkatkan tata kelola dan performa bisnisnya.
Pemerintah Provinsi NTB bahkan merencanakan langkah strategis tahun depan. “Pemerintah akan mengkonversi BPR NTB ini menjadi BPR Syariah pada tahun 2026,” jelas Najamuddin.
Ia menekankan perlunya BPR NTB agar tidak melulu mengejar keuntungan bisnis. Najamuddin menggarisbawahi perlunya BPR NTB agar tetap relevan dan merespons kebutuhan masyarakat.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal transformasi BPR NTB. Harapannya, BPR NTB ke depan mampu menjadi motor pembiayaan utama bagi UMKM.
Seluruh Bupati dan Walikota se-NTB, bersama jajaran Komisaris Independen serta Direksi BPR NTB, turut menghadiri agenda RUPSLB tersebut. (*)
