Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyalurkan 20 unit gerobak dan bantuan modal usaha hasil kerja sama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB, Jumat, 24 Oktober 2025.
Penyaluran ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menenagh (UMKM) Kabupaten Sumbawa. Program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekonomi umat melalui pengelolaan zakat produktif.
Bupati Jarot mengapresiasi Baznas atas kontribusinya dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, dukungan pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan ketakwaan tetapi juga penguatan ekonomi lokal.
“Ini wujud nyata kepedulian bersama terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah berkomitmen mendukung warga agar berdaya secara spiritual dan ekonomi,” ujarnya.
Bupati Jarot berpesan kepada para penerima manfaat, agar menjaga dan memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya. “Rawat gerobaknya, gunakan modal untuk mengembangkan usaha dan jadikan ini langkah awal menuju kesejahteraan ekonomi keluarga,” tegasnya.
Selain bantuan gerobak dan modal usaha, Bupati Jarot juga menyampaikan, saat ini pemerintah tengah membangun 10 unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari program kesejahteraan sosial.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan Baznas Kabupaten Sumbawa dengan kepengurusan barunya telah berjalan efektif.
“Sinergi pemda dan Baznas berjalan efektif dan akan terus kami perluas agar manfaat zakat dirasakan lebih banyak masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M., Inov., menjelaskan, bantuan ini bersumber dari zakat masyarakat. Setiap unit gerobak bernilai Rp6 juta dan modal usaha Rp1,5 juta per penerima.
“Program ini sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif,” jelasnya.
Ia berharap, bantuan ini dapat memperkuat daya saing pelaku UMKM Sumbawa sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah tersebut. (*)
