Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Nusa Tenggara (AMNT), senilai Rp43 miliar. DBH tersebut untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan menutup sebagian defisit anggaran daerah.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga menjelaskan, DBH tersebut merupakan akumulasi dari dua tahun penerimaan. Rinciannya, Rp17 miliar untuk tahun 2023 dan Rp26 miliar untuk tahun 2024.
“Dana Rp17 miliar dari tahun 2023 diterima pada Desember 2024, sementara tahun 2024 kita dapat tambahan Rp26 miliar. Totalnya Rp43 miliar sudah kita alokasikan dalam APBD Perubahan 2025,” ujarnya, Rabu, 22 Oktober 2025.
Ramayoga menyebut, dana DBH tersebut dialokasikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kegiatan prioritas, terutama sektor infrastruktur dan sosial. Sebagian besar untuk perbaikan jembatan, jalan, serta talud sungai yang rusak akibat banjir besar pada 6 Juli lalu.
Selain itu, dinas perumahan dan kawasan permukiman memanfaatkan sebagian dana untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kemudian, dinas pendidikan untuk rehabilitasi sekolah dan penataan lingkungan belajar. Lalu, dinas kesehatan menggunakannya untuk penataan kantor dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
DBH PT AMNT untuk Pembangunan Publik
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengatakan, penggunaan DBH PT AMNT sepenuhnya untuk kegiatan produktif dan pembangunan publik, bukan belanja pegawai.
“Seluruh DBH kita gunakan untuk kegiatan pembangunan, termasuk peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, dan pelatihan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan DBH dari PT AMNT sangat membantu Pemkot Mataram dalam menjaga stabilitas fiskal, terlebih menghadapi potensi defisit APBD tahun 2026 akibat berkurangnya dana transfer pusat.
“Kalau kita lihat, APBD 2026 bisa berkurang sekitar Rp370 miliar dari dana transfer. Bantuan dari PT Amman sangat berarti, bahkan kalau dapat sekitar Rp70 miliar saja sudah sangat membantu untuk menutup kekurangan itu,” ungkapnya.
Meski bukan daerah penghasil tambang, Pemkot Mataram tetap memperoleh bagian DBH dari PT AMNT bersama kabupaten/kota lainnya di NTB. Pihaknya berharap, skema pembagian ini dapat terus berlanjut untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Kami bersyukur masih mendapat bagian dari DBH PT Amman. Tahun depan besarannya menunggu penetapan dari Pemerintah Provinsi NTB, semoga tetap bisa kita terima,” kata Alwan. (*)
