Transfer Dipangkas Rp427 Miliar, Pemkab Sumbawa Susun Ulang Prioritas Anggaran 2026
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersiap menyusun ulang prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Langkah ini menyusul turunnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp427 miliar. Jauh berkurang dari tahun sebelumnya.
Sekertaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Kaharuddin, menyebutkan pendapatan transfer dari pusat turun dari Rp2,175 triliun pada 2025 menjadi Rp1,6 triliun pada 2026.
“Transfer ini menjadi sumber pendanaan terbesar APBD kita. Ketika jumlahnya turun drastis, otomatis belanja pembangunan juga ikut terdampak,” ujar Kaharuddin kepada NTBSatu di ruang kerjanya, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Sumbawa akan mengevaluasi dan menyusun ulang prioritas program pembangunan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
“Kami akan tinjau kembali seluruh rencana dalam RPJMD, RKPD, hingga KUA-PPAS. Yang langsung mengawal pelayanan dasar akan menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Kaharuddin juga mengungkapkan pendapatan daerah dari sektor lain seperti PAD (Pendapatan Asli Daerah) mengalami peningkatan, kontribusinya tetap belum mampu menutup kekurangan akibat penurunan transfer pusat.
Maksimalkan Potensi
PAD Sumbawa tercatat naik dari Rp231 miliar menjadi Rp262 miliar, namun kenaikan ini masih jauh jika komparasi dengan penurunan dana transfer.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber. Maka PAD akan terus kita optimalkan lewat digitalisasi, pemutakhiran data, dan strategi intensifikasi,” tambahnya.
Selain itu, pendapatan daerah lainnya, seperti hibah dan keuntungan dari pemegang izin usaha tambang, juga mengalami penurunan. Misalnya, pendapatan hibah turun dari Rp15 miliar menjadi Rp12 miliar, dan kontribusi keuntungan bersih IUT PK turun dari Rp33 miliar menjadi Rp26 miliar.
Menanggapi kondisi ini, Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, menyampaikan bahwa persoalan serupa tidak hanya di Sumbawa, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia.
“Transfer keuangan daerah menurun hampir di semua daerah. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyusun kembali skala prioritas program, khususnya yang terkait visi-misi kepala daerah dan pelayanan publik,” ujar Suharmaji.
Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap semangat dan tidak patah arang menghadapi kondisi ini. Ia menyebut pentingnya inovasi dan lobi ke pemerintah pusat agar memaksimalkan potensi daerah.
“Kami berharap OPD terus berinovasi dalam pelaksanaan program di 2026. Kita juga tetap lakukan lobi ke pusat, karena potensi Sumbawa sangat besar,” tegasnya.
Terkait perkiraan postur APBD 2026, Suharmaji menyebut masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Namun ia menegaskan satu hal: pelayanan publik tidak boleh berhenti.
“Apa pun kondisinya, pemerintah harus tetap hadir. Pelayanan ke masyarakat tidak boleh terhenti,” pungkasnya. (*)
