Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Kementerian Sosial meresmikan Sekolah Dasar Rakyat (SDR) 5 Sumbawa, Senin, 6 Oktober 2025. Peluncuran ini sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sekolah ini menjadi salah satu dari beberapa titik pelaksanaan tahap 1C program Sekolah Rakyat tingkat dasar di Indonesia. Seluruh pembiayaan melalui APBN dan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.
Langkah awal berupa seleksi administratif terhadap calon siswa dari keluarga pra-sejahtera, yang diverifikasi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh dinas sosial melalui kunjungan dan wawancara langsung.
Dari proses ini, 75 siswa memenuhi kriteria. Terdiri dari 39 laki-laki dan 36 perempuan, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 1090 Tahun 2025, tanggal 8 September 2025.
“Sekolah ini untuk anak-anak dari desil satu dan dua. Tidak hanya mendapat pendidikan, mereka juga akan difasilitasi dengan makan gratis, laptop pribadi. Serta, bantuan usaha untuk orang tuanya,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Abdul Aziz saat kegiatan peluncuran.
Sekolah Rakyat 5 Sumbawa menerapkan model semi-boarding school, siswa akan tinggal di asrama dengan fasilitas belajar dan kehidupan yang lengkap. Program ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian.
Sumbawa Berhasil Laksanakan Sekolah Rakyat
Kepala Sentra Paramita Mataram Kementerian Sosial, Arif Rohman menyatakan, Sumbawa menjadi salah satu daerah yang berhasil melaksanakan Sekolah Rakyat meski sebelumnya tidak masuk dalam prioritas awal.
“Justru Sumbawa yang paling akhir mengajukan, tapi paling cepat membuktikan kesiapan. Sekarang kita berdiri menyaksikan hasil nyata dari kerja cepat bupati dan seluruh jajaran daerah,” jelasnya.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot menyebut, Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada di angka 72,36.
“Kami menargetkan IPM naik menjadi 78,09 hingga akhir masa jabatan. Ini salah satu langkah nyatanya. Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin bisa merdeka melalui pendidikan,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lokasi pengembangan lanjutan dengan total lahan mencapai 70 hektare di beberapa titik strategis, seperti Samota dan Kerikik.
Program ini juga merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, serta dukungan dari masyarakat lokal.
Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang tidak hanya menjangkau siswa. Tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi keluarga, sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan secara sistematis dan terukur.
“Momentum hari ini pada peresmian sekolah ini, awal sebuah gerakan besar. Yaitu gerakan kemerdekaan anak-anak bangsa dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendidikan,” tutup Bupati Jarot. (*)
