Ekonomi Bisnis

Prabowo Luncurkan 17 Paket Ekonomi 2025 untuk Buka Lapangan Kerja Baru

Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto, meluncurkan paket kebijakan ekonomi baru berisi sejumlah kebijakan sebagai insentif perekonomian. Peluncuran kebijakan ekonomi itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama Prabowo dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Yang kita beri nama program Paket Ekonomi di 2025 ini, (terdiri dari) delapan program akselerasi di 2025. Empat program di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, disiarkan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 15 September 2025.

Adapaun anggaran delapan program untuk sisa 2025 sebesar Rp16,23 triliun. Daftar kebijakan ini termasuk Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi untuk 20 ribu orang penerima manfaat, dengan anggaran Rp198 miliar.

Kemudian, terdapat empat kebijakan tahun ini yang berlanjut 2026. Salah satunya, Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU). Program ini menargetkan pekerja seperti tukang ojek.

Selanjutnya, ada lima program penyerapan tenaga kerja. Salah satunya revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Jika ditotalkan, maka ada 17 paket ekonomi baru yang diluncurkan Prabowo, berikut rinciannya:

Delapan Program Akselerasi 2025

  1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun) Rp198 miliar;
  2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata Rp120 miliar;
  3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025 Rp7 triliun;
  4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol Rp36 miliar tanggungan BPJS:
  5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan Rp150 miliar selisih bunga tanggungan BPJS;
  6. Program Padat Karya Tunai (cash for work), Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp3,5 triliun;
  7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025: Rp175 miliar;
  8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM Rp2,7 triliun.

Empat Program Berlanjut 2026

  1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026, serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Rp2 triliun;
  2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026) Rp480 miliar;
  3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026) Rp800 miliar;
  4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU) Rp753 miliar.

Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja

  1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih);
  2. Replanting di Perkebunan Rakyat;
  3. Kampung Nelayan Merah Putih;
  4. Revitalisasi Tambak Pantura;
  5. Modernisasi Kapal Nelayan,

Itulah rincian 17 paket kebijakan ekonomi 2025 pemerintahan Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. (*)

Alan Ananami

Jurnalis NTBSatu

Berita Terkait

Back to top button