Menkeu Purbaya Tanggapi Tuntutan 17+8: Hanya Suara Sebagian Kecil Rakyat Kita
Jakarta (NTBSatu) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional. Untuk itu, ia berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.
Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti keinginan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika.
“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak banding mendemo,” pungkasnya.
Kronologi 17+8 Tuntutan Rakyat
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul setelah demonstrasi di berbagai daerah pada Agustus 2025. Pemicunya adalah protes terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dan sikap anggota Dewan dalam merespons kritik publik.
Tuntutan tersebut diberi tenggat hingga 5 September 2025 dengan mengusung tema “Transparansi, Reformasi, Empati.”
Sejumlah poin penting di dalamnya terkait sektor ekonomi, yakni:
- Pemerintah diminta memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal. Melindungi buruh kontrak dari ketidakpastian kerja.
- Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing. (*)
