Jakarta (NTBSatu) – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp39,21 miliar.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 11 Maret 2025, sebagian besar kekayaan Purbaya berupa tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp30 miliar serta sejumlah kendaraan.
Dalam laporan tersebut, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini memiliki enam unit kendaraan dengan total nilai sekitar Rp3,6 miliar. Koleksi kendaraan itu terdiri dari:
- Mercedes-Benz Sedan 2008 senilai Rp200 juta
- BMW SUV 2019 senilai Rp1,6 miliar
- Toyota Alphard 2019 senilai Rp1 miliar
- Peugeot 5008 SUV 2019 senilai Rp730 juta
Purbaya juga tercatat punya sepeda motor Yamaha XMAX tahun 2018 hasil sendiri Rp55 juta dan Honda Vario 125 tahun 2021 hasil sendiri Rp21 juta.
Selain kendaraan, aset tanah dan bangunan milik Purbaya mencapai Rp30,5 miliar, sementara harta bergerak lainnya bernilai Rp684 juta, surat berharga senilai Rp220 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp4,2 miliar.
Purbaya resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025.
Sebelum menempati posisi strategis ini, ia dikenal sebagai ekonom dengan rekam jejak panjang di pemerintahan.
Lulusan Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS) itu pernah mengisi beberapa posisi. Di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020).
Purbayajuga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018).
Kemudian ia juga pernah jadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).
Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014).
Lalu, Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014), Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang).
Selanjutnya, Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).
