Jakarta (NTBSatu) – Polemik tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai sorotan. Tiga fraksi besar, yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan (PDIP) dan Golkar, sepakat meminta penghentian fasilitas tersebut karena dinilai tidak pantas di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit.
1. Fraksi Gerindra
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono menegaskan, pihaknya siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang dinilai mencederai perasaan rakyat.
“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” kata Budisatrio, Sabtu 30 Agustus 2025 dikutip dari Detik.com.
Budisatrio bahkan melarang keras anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, semua anggota Gerindra di DPR wajib turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang boleh melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, sikap ini juga sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Agar wakil rakyat benar-benar hadir bersama masyarakat.
“Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tegasnya.
Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka, dalam aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi. Menurutnya, insiden itu harus menjadi momentum perbaikan sistem bernegara.
“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” ucapnya.
2. Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP)
Sikap serupa juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menegaskan, tunjangan DPR tidak bisa semata-mata diukur dari aspek legal formal. Melainkan harus berlandaskan etika dan empati.
“Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah. Tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati,” ujar Said dalam keterangan pers, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Ia menilai, di tengah kondisi rakyat yang kesulitan ekonomi, penerimaan fasilitas berlebihan justru akan semakin mencederai kepercayaan publik.
“Jika tiap Anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan,” tegasnya.
PDI Perjuangan, kata Said, mengingatkan seluruh anggota DPR untuk memiliki sense of crisis dan menjaga muruah lembaga agar rakyat tidak semakin kehilangan kepercayaan.
3. Fraksi Golkar
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji juga menyatakan siap mendukung penghentian tunjangan DPR, termasuk fasilitas rumah.
“Kami sudah nyatakan kemarin bahwa kami siap atas evaluasi, revisi bahkan pembatalan sekalipun,” ujar Sarmuji.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota fraksinya, agar menjaga sikap di tengah situasi masyarakat yang tengah bergejolak.
Langkah kompak dari tiga fraksi besar ini menunjukkan adanya tekanan publik yang begitu kuat terhadap DPR. Masyarakat selama ini memang kerap menyoroti fasilitas anggota DPR yang berlebihan, mulai dari tunjangan perumahan, kendaraan dinas, hingga perjalanan dinas. (*)
