Opini

Hilirisasi, Jalan Strategis menuju NTB Makmur dan Mendunia, Tinggalkan “Kutukan Bahan Mentah”

Oleh: Habibullah, Pelaku Usaha di Bidang Pangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 berhasil mencapai Rp 3,318 Triliun/Tahun, mengalami kenaikan signifikan dari Rp 1,88 Triliun (2021), Rp 2,29 Triliun (2022), hingga Rp 2,79 Triliun (2023). Prestasi ini patut diapresiasi, namun jika dibandingkan dengan potensi riil yang dimiliki NTB, capaian tersebut masih jauh dari kata “optimal”.

Mari kita telisik potensi lokal secara lebih komprehensif. Dari sisi pertanian, data 2024 menunjukkan bahwa NTB memiliki jagung sebesar 986.238 Ton/Tahun dan Telur Ayam sebanyak 148.039 Ton/Tahun. Sayangnya, produksi Daging Sapi hanya sebanyak 3.477 Ton/Tahun, masih terpaut jauh dari kebutuhan sebesar 6.385 Ton/Tahun.

Di sektor Kelautan, produksi Rumput Laut NTB mencapai sekitar 693.232 Ton/Tahun pada 2023, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 1,65 Triliun/Tahun. Ini menjadikan rumput laut sebagai salah satu penyumbang utama Ekonomi Biru.
Sementara itu, di Sumbawa, Jagung ditargetkan mencapai 1,21 Juta Ton/Tahun pada 2024, dan populasi Sapi mencapai 811.886 Ekor/Tahun, dimana 411.424 Ekor diantaranya berada di Pulau Sumbawa dan sisanya di Pulau Lombok.

Jika kita ambil contoh paling mudah dicerna, seperti komoditas unggulan Udang Vaname dengan produksi 196.644 Ton/Tahun, dan hanya 50% diolah secara lokal, potensi nilai tambahnya bisa mencapai Rp 112 Triliun/Tahun. Ini melampaui PAD DKI Jakarta yang hanya Rp 50,75 Triliun/Tahun.

Emas, 3 Wajah NTB

Tidak hanya terbatas pada “Emas Kuning” (Tambang dan Mineral), NTB memiliki 2 kekayaan luar biasa lainnya, seperti Emas Biru (Hasil laut – Udang Vaname, Lobster, Rumput laut, dan Sumber Daya Kelautan lainnya. Kemudian ada Emas Hijau (Hasil pertanian – Jagung, Telur, Sapi, dan Potensi Agrofood lainnya). Ketiga “emas” ini, bila diolah secara efektif melalui industrialisasi dan hilirisasi akan mengubah wajah ekonomi NTB secara fundamental.

IKLAN

Hilirisasi: Peluang Strategis yang Belum Dimaksimalkan

Sayangnya, banyak komoditas unggulan NTB saat ini masih dijual mentah, sehingga nilai ekonomisnya diterima oleh pihak lain, bahkan luar negeri. Hal ini menjadi ironi dalam konteks kekayaan dan keberlimpahan sumber daya lokal. Jagung dan Sapi di Sumbawa misalnya, punya pasar potensial bagi industri hilir yang mampu melipatgandakan nilai jual hingga 10 kali lipat. Rumput Laut di Lombok Timur telah diolah menjadi kerupuk, tepung, hingga produk kosmetik, namun skalanya masih kecil dan menyebar. Udang Vaname dan Lobster, jika diberi sentuhan hilirisasi melalui pengolahan lokal, tidak hanya menambah PAD, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan, logistik, dan ekspor.

Tanggung Jawab Bersama, Bukan Hanya Gubernur

Untuk mengubah potensi ini menjadi kenyataan, tidak cukup hanya Presiden atau Gubernur yang berkomitmen. Bupati, Wali Kota, serta anggota DPR dan DPRD NTB memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan, anggaran, dan regulasi yang mendukung hilirisasi menyeluruh.
Tak hanya itu, sektor swasta, akademisi, lembaga riset, hingga petani dan nelayan harus dikolaborasikan dalam kerangka besar industrialisasi berkelanjutan, dengan fokus pada:

  1. Infrastruktur pengolahan (pabrik, cold storage, unit industri terpadu).
  2. Teknologi dan riset (kultur jaringan, budidaya modern, hilir inovatif).
  3. SDM unggul dan pelatihan teknik produksi.
  4. Iklim investasi kondusif dengan insentif bagi hilirisasi.
  5. Akses pasar lokal maupun global.

Menatap Masa Depan Makmur dan Mendunia

NTB memiliki modal yang luar biasa. Saatnya meninggalkan “kutukan bahan mentah” dan menjelma menjadi pusat ekonomi nasional dari tiga sektor utama, yaitu Tambang, Laut, dan Pertaniannya.
NTB akan Makmur, jika hilirisasi benar-benar diseriusi. NTB akan Mendunia, jika kita tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga pusat produksi global dari “Emas Kuning, Biru, dan Hijau”.

Momentum ini tidak boleh dilewatkan. Mari bangun NTB menjadi pionir pembangunan berbasis potensi lokal, inklusif, dan berkelanjutan.

IKLAN

Berita Terkait

Back to top button