Satgas MBG NTB Ungkap Dugaan Permainan tak Etis dalam Proses Kemitraan dan Operasional SPPG
Mataram (NTBSatu) – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi NTB, tengah menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik tak etis dalam proses pelaksanaan MBG.
Laporan tersebut mencakup indikasi permainan oknum dalam proses pendaftaran mitra, terkanan terhadap pelaksana di lapangan. Serta, penyalahgunaan wewenang oleh oknum Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik mitra.
Ketua Tim Satgas MBG Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik menyampaikan, laporan awal mengindikasikan dugaan adanya oknum yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjual akses pendaftaran kemitraan melalui tautan resmi mitra.bgn.go.id.
“Kami mendapat informasi bahwa ada pihak-pihak yang menawarkan bantuan mendapatkan ID kemitraan dengan imbalan uang. Dengan mengaku dapat ‘mengatur’ proses di BGN. Ini jelas tidak bisa dibenarkan dan akan kami telusuri lebih lanjut,” tegasnya, Rabu, 6 Agustus 2025.
“Kalau ini sebenarnya model penipuan oleh oknum karena mereka tidak punya akses ke Badan Gizi Nasional,” sambungnya.
Dugaan Tekanan-Permintaan Uang
Tak hanya itu, laporan juga mengarah pada dugaan tekanan oleh oknum SPPI terhadap mitra SPPG. Bentuk tekanannya antara lain mempersulit proses kerja sama, menuding harga pembelian bahan pangan terlalu tinggi. Padahal mitra telah menyesuaikan harga dengan data pasar resmi dari Dinas Perdagangan maupun survei harga langsung.
“Dugaan yang kami terima menyebut bahwa tekanan itu agar mitra diarahkan membeli bahan dari supplier tertentu, yang justru harganya lebih mahal. Artinya, ini bukan soal efisiensi, tapi ada indikasi kepentingan tersembunyi dari oknum yang bersangkutan,” ujar Dr. Aka, sapaannya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian serius Satgas MBG adalah dugaan permintaan uang dari oknum SPPI kepada mitra. Padahal dana operasional sudah cair secara rutin sebesar Rp 2 juta setiap minggu oleh akunting yang ditunjuk.
Lebih parah lagi, ada laporan penundaan pencairan dana secara sepihak oleh SPPI, dengan alasan yang tidak jelas.
“Minggu pertama dana operasional baru keluar di minggu ketiga, itupun setelah diminta berkali-kali. Ini tidak sesuai SOP. Ketika dapur sudah berjalan, dukungan dana harus tersedia, bukan justru memberatkan pemilik dapur,” katanya.
Bahkan, beberapa laporan menyebut oknum SPPI juga berperan sebagai supplier di SPPG yang ia pimpin. Salah satunya, telah menyuplai susu ke mitra SPPG di salah satu kabupaten di Pulau Lombok.
Satgas MBG juga menyoroti laporan dari akunting, ahli gizi, dan asisten lapangan yang merasa mendapat tekanan dari oknum SPPI.
Beberapa bahkan memilih mengundurkan diri. Salah satu kasus yang masuk, menyebut SPPI langsung mengganti akunting lama tanpa pembenahan sistem. Kemudian menjalankan keuangan SPPG secara tertutup, dan melarang mitra mengetahui alur pengeluaran.
“Kami sangat menyesalkan pola-pola seperti ini. Ini bukan hanya tidak etis, tapi juga mengkhianati semangat program MBG yang digagas Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa,” tegas Dr. Aka.
Buka Kanal Pengaduan
Hal-hal seperti ini menjadi perhatian serius Gubernur, lanjutnya, karenanya Pemerintah Provinsi NTB melalui Satgas MBG secara tegas meminta semua bentuk praktik penyimpangan ini segera dihentikan.
Satgas juga membuka ruang pengaduan bagi mitra dan pelaksana di lapangan yang merasa mengalami tekanan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan program
“Kami akan mendalami semua laporan ini, berkoordinasi dengan BGN Regional NTB. Bila tidak cukup, kami akan teruskan ke BGN Pusat. Kami juga berharap agar masyarakat mekakukan pengawasan sehingga program MBG ini berjalan dengan baik dan transparan. Mitra jangan takut untuk melapor,” kata Dr. Aka. (*)
