NTB Serap Rp12,2 Triliun Dana APBN, Pemerintah Siapkan Akselerasi Belanja Lanjutan
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB memastikan, belanja negara di NTB akan digenjot secara signifikan pada semester II tahun 2025
Langkah ini sebagai bagian dari strategi percepatan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi dan menghadapi tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan, realisasi belanja negara di NTB hingga akhir Juni 2025 atau semester I telah mencapai Rp12,24 triliun atau 44,56 persen dari pagu APBN. Namun, pada semester II, proyeksi belanja mengalami lonjakan.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di NTB diperkirakan mencapai Rp3,86 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) ditargetkan mencapai Rp10,01 triliun. Sehingga total APBN yang NTB terima diproyeksikan mencapai Rp13,87 triliun.
“NTB menjadi salah satu wilayah strategis yang mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan belanja negara. Percepatan realisasi belanja di semester II diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan tren positif di daerah,” ujar Ratih.
Belanja pemerintah di NTB telah menyasar sektor-sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
Selain itu, percepatan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT Dana Desa, serta bantuan pendidikan tinggi untuk mahasiswa NTB menjadi bukti hadirnya negara dalam menjamin daya beli dan perlindungan sosial masyarakat rentan.
“Total realisasi bansos telah melampaui Rp1,2 triliun hingga akhir Juni,” sebut Ratih.
Selain itu, alokasi Dana Desa di NTB juga untuk mendukung program ketahanan pangan dan iklim, serta pengembangan potensi lokal desa. Ini menunjukkan bagaimana belanja negara tidak hanya bersifat konsumtif. Tetapi juga menjadi stimulus pembangunan berbasis komunitas di wilayah NTB.
Penyerapan Anggaran Tepat Waktu dan Sasaran
Ratih menyampaikan, tingginya komposisi belanja TKD menunjukkan keberhasilan implementasi APBN di NTB sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain itu, ia menyoroti belanja negara juga berfungsi sebagai instrumen pengaman terhadap tekanan ekonomi global dan regional.
Pertumbuhan konsumsi domestik yang mulai membaik, ditambah surplus neraca perdagangan dan stabilnya harga bahan pokok di NTB, percepatan belanja negara di semester II diharapkan menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan
“Lewat belanja yang efektif, ekonomi NTB dapat tetap tumbuh meskipun menghadapi tantangan ketidakpastian global,” tutup Ratih. (*)
