Mataram (NTBSatu) – PT Bank NTB Syariah sukses menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Mataram, Senin, 30 Juni 2025.
Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dari Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dan PT Bank Jatim Tbk, Bank NTB Syariah dengan agenda utama laporan tahunan perseroan tahun buku 2024.
Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, Zainal Abidin Wahyu Nugroho menyampaikan, RUPS 2024 berjalan lancar dengan catatan penting kepada manajemen agar lebih mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Alhamdulillah, berkat dukungan penuh para pemegang saham laporan tahunan perseroan tahun buku 2024 diterima, dengan catatan mengedepankan prinsip GCG agar nantinya Bank NTB Syariah dikelola lebih baik lagi,” ujarnya.
Catatan ini diterima oleh manajemen sebagai bentuk komitmen perusahaan agar dapat berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel.
Dalam laporan keuangannya, Bank NTB Syariah mencatat sejumlah indikator keuangan utama yang menggembirakan. Yakni laba bersih sebesar Rp215 miliar, naik 1,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemudian total aset mencapai Rp16.119 triliun, meninggakt secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 17 persen menjadi Rp12,52 triliun, menunjukkan kepercayaan masyarakat NTB.
Terkahir, Rasio Kesehatan Keuangan tetap terjaga sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain menyampaikan laporan tahunan perseroan, RUPS juga menyetujui beberapa agenda lainnya. Di antaranya, pengesahan laporan keuangan tahun buku 2024, penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2025.
Selanjutnya, evaluasi dan penguatan tata kelola perusahaan, persetujuan pembayaran zakat perusahaan tahun buku 2024.
Lalu, perubahan Anggaran Dasar Bank, dan penetapan Pengurus PT Bank NTB Syariah.
RUPS juga mendorong Bank NTB Syariah untuk terus meningkatkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dalam menjalankan operasionalnya.
Bank NTB Syariah optimis dapat terus tumbuh sebagai institusi keuangan syariah terdepan bagi masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat. (*)
