Mataram (NTBSatu) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan sejumlah permasalahan yang harus Pemprov NTB tindaklanjuti dalam hal pengelolaan keuangan.
Temuan itu terdapat pada sektor kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Serta, sektor pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Atas temuan ini, Anggota Komisi V DPRD NTB, Indra Jaya Usman alias IJU meminta Pemprov NTB untuk memberikan atensi serius terhadap sejumlah permasalahan tersebut.
“Saya kira wajib menindaklanjuti temuan itu. Di samping itu memang hasil pemeriksaan BPK,” kata IJU di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Kamis, 19 Juni 2025.
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, persoalan pengelolaan keuangan pada dua sektor ini sudah menjadi rahasia publik. Apalagi terkait DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, sampai ada usulan hak interpelasi dari dewan. Meski akhirnya kandas di tengah jalan.
“Dua isu besar ini selalu menjadi dinamika di Provinsi NTB, entah itu di RSUD atau di pendidikan terkait dengan DAK. Saya kira itu harus sangat serius lah pemerintah daerah mengatensinya,” tegas IJU.
IJU menyampaikan, temuan dari hasil pemeriksaan BPK harus menjadi prioritas Pemda untuk diselesaikan. Lebih khusus Komisi V, yang memang merupakan leading sektor yang membidangi pendidikan dan kesehatan.
“Sama-sama kita memperbaiki situasi, walaupun alhamdulillah kita masih dalam koridor wajar tanpa pengecualian dengan beberapa penekanan perbaikan. Termasuk khsusunya di RSUD Provinsi,” tandasnya.
Temuan BPK
Sebagai informasi, beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK di antaranya, Pemprov NTB belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Provinsi NTB. Sehingga mengakibatkan utang RSUD Provinsi NTB tahun 2024 senilai Rp247,97 miliar.
“Hal ini menimbulkan defisit operasional dan berpotensi mengalami kesulitan likuiditas di masa mendatang. Yang pada akhirnya dapat mengganggu pelayanan pada masyarakat,” kata Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana.
Sehingga, BPK memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan di RSUD Provinsi NTB.
“Gubernur juga harus merasionalisasikan belanja yang melampaui anggaran dan mengendalikan belanja, dengan memperhatikan kondisi keuangan RSUD Provinsi NTB,” pinta Nyoman Adhi.
